Samarinda, infosatu.co – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat terkait banjir dan tanah longsor.
Fraksi PKS langsung menindaklanjuti Instruksi Presiden Partai Nomor 05/D/INP/PRES-PKS/2025 terkait mobilisasi nasional bantuan kemanusiaan untuk korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemotongan gaji dan tunjangan seluruh pejabat publik PKS untuk disalurkan sebagai donasi kemanusiaan.
Instruksi yang disampaikan langsung oleh Presiden PKS Al Muzammil Yusuf tersebut berlaku bagi seluruh struktur PKS di tingkat pusat hingga daerah, termasuk anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah dari PKS.
Penggalangan dana dilakukan secara terstruktur melalui masing-masing wilayah partai.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda sekaligus Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PKS Kalimantan Timur Arif Kurniawan, menyampaikan langkah ini merupakan bentuk empati dan solidaritas partai terhadap masyarakat Sumatera yang terdampak bencana.
“Sesuai instruksi presiden partai, pejabat publik termasuk anggota dewan diminta memotong gaji untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Ini bentuk kepedulian dan empati, dan dilakukan serentak se-Indonesia,” ujarnya saat dihubungi via telepon, Kamis, 4 Desember 2025.
Ia menyebut, sebenarnya banyak kader PKS yang telah memberikan bantuan sebelum Inpres diterbitkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan.
Namun instruksi tersebut menjadi dasar koordinasi agar penyaluran bantuan berjalan lebih sistematis.
“Saat ini pengumpulan dana masih berlangsung. Setelah selesai, seluruh bantuan akan terkonsolidasi di tingkat wilayah untuk kemudian disalurkan langsung ke lokasi terdampak atau melalui pusat partai,” jelasnya.
Di Samarinda, Fraksi PKS memastikan seluruh anggota fraksi telah menindaklanjuti instruksi tersebut. Rencananya, DPRD Kota Samarinda juga akan melakukan penggalangan dana bersama pada Senin mendatang sebagai bentuk dukungan lintas fraksi.
Instruksi PKS ini dikeluarkan menyusul bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera pada akhir November 2025.
Hujan berintensitas tinggi memicu banjir besar dan tanah longsor di sejumlah daerah, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Data yang dirilis BNPB dan dihimpun dari laporan media nasional menunjukkan skala dampak yang sangat luas.
Di tiga provinsi terdampak, tercatat:
Jumlah Warga Terdampak:
• 1,5 juta warga Aceh
• 1,7 juta warga Sumatera Utara
• 141.800 warga Sumatera Barat
Korban Jiwa dan Luka:
• 753 orang meninggal dunia
• 650 orang dilaporkan hilang
• 2.600 orang mengalami luka-luka
Fasilitas Rusak:
• 3.600 rumah rusak berat
• 2.100 rumah rusak sedang
• 3.700 rumah rusak ringan
Kerusakan infrastruktur dan tingginya angka pengungsi memicu kebutuhan mendesak untuk dukungan logistik, layanan medis, hunian sementara, serta bantuan relawan di seluruh wilayah terdampak.
PKS telah menginstruksikan seluruh bantuan dikumpulkan melalui bendahara wilayah partai.
Mekanisme ini dimaksudkan agar penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan terintegrasi dengan posko kemanusiaan yang telah dibuat di lokasi terdampak.
“Karena ini instruksi nasional, mekanismenya dipusatkan di wilayah. Setelah seluruh daerah mengumpulkan donasi, akan diatur apakah disalurkan langsung ke lokasi atau ke posko pusat terlebih dulu,” jelasnya.
Selain bantuan finansial, relawan kemanusiaan PKS di tiga provinsi terdampak juga diterjunkan untuk membantu evakuasi, dapur umum, layanan kesehatan, hingga pendataan pengungsi.
Fraksi PKS Samarinda menyatakan siap mendukung penuh proses pemulihan warga terdampak dan mengajak seluruh unsur masyarakat berpartisipasi dalam membantu meringankan beban korban bencana.
