
Samarinda, infosatu.co – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menuntaskan agenda reses masa sidang II tahun 2025 dengan merangkum ratusan aspirasi warga dari lima daerah pemilihan selama periode 1–8 Juli 2025.
Dalam sidang paripurna pada Senin, 4 Agustus 2025 Juru Bicara Fraksi, Subandi, memaparkan enam sektor utama hasil penjaringan yang menjadi perhatian warga.
Pertama, soal infrastruktur dan tata lingkungan. Warga mengusulkan perbaikan dan pelebaran jalan lingkungan, drainase, gorong‑gorong, serta pengadaan angkutan sampah dan mobil jenazah.
Permintaan ini mencuat hampir di semua dapil Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur, hingga Berau.
“Permintaan perbaikan jalan dan pengadaan kendaraan angkut sampah hingga mobil jenazah muncul di hampir semua dapil,” ujar Subandi.
Selain itu, warga meminta pembangunan tanggul sungai dan normalisasi aliran air untuk mitigasi banjir serta penyediaan air bersih yang masih menjadi tantangan distribusi di banyak area.
Kedua, sektor sosial-ekonomi dan UMKM. Warga menyoroti perlunya pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta dukungan alat produksi.
Para pelaku usaha mikro saat ini merasa akses terhadap fasilitas dan pasar masih terbatas.
Ketiga, pertanian dan nelayan. Kebutuhan petani dan warga pesisir seperti pupuk, bibit unggul, mesin pertanian hingga kapal nelayan disampaikan sebagai langkah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Keempat, isu pendidikan. Banyak sekolah di daerah pinggiran belum memiliki fasilitas memadai seperti laboratorium dan sarana transportasi.
Permohonan bantuan beasiswa pendidikan tinggi dari S1 hingga S3 juga banyak muncul, khususnya bagi pelajar berprestasi dari keluarga tidak mampu.
Kelima, sektor kesehatan. Warga meminta pembangunan posyandu dan puskesmas di daerah yang belum terlayani. Penambahan ambulans serta tenaga kesehatan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat terpencil.
Keenam, bidang keagamaan dan budaya. Aspirasi mencakup pembangunan masjid, TPA, penyediaan kitab suci Al‑Qur’an, honor guru ngaji, serta dukungan untuk komunitas kesenian lokal dan majelis taklim.
“Semua aspirasi ini akan kami jadikan bahan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD,” tegas Subandi.
Ia menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk mengawal seluruh usulan sampai masuk ke dokumen program pembangunan daerah.
Dalam pelaksanaan reses, seluruh anggota fraksi menyerap aspirasi lewat dialog langsung dengan warga.
Subandi menegaskan bahwa reses tidak sekadar seremonial, melainkan cara untuk menunaikan kewajiban representatif dan moral sebagai wakil rakyat.
“Tujuan utama reses ini adalah memahami harapan warga dan menyampaikan pertanggungjawaban moral sebagai wakil mereka,” ujarnya.
PKS menekankan bahwa suara warga tidak boleh berhenti di podium paripurna melainkan harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata oleh pemerintah daerah.
Fraksi menegaskan akan berkoordinasi dengan eksekutif agar aspirasi ditindaklanjuti dalam alokasi anggaran dan pembentukan program pelaksanaan daerah.