Samarinda, infosatu.co – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyerukan agar pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap ketimpangan layanan dasar di berbagai wilayah.
Seruan ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, dalam Rapat Paripurna Ke-28 yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin, 4 Agustus 2025.
Dalam laporannya, Jahidin menyampaikan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang diperoleh selama masa reses 1-8 Juli 2025.
Fraksi PKB merangkum 42 poin aspirasi prioritas mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial ekonomi, keagamaan dan pelayanan publik.
“Masyarakat mengeluhkan banyak hal, mulai dari buruknya layanan BPJS di rumah sakit, keterbatasan waktu rawat inap, hingga sulitnya akses air bersih dan penerangan jalan di sejumlah kawasan,” ujar Jahidin.
Di sektor pendidikan, tercatat sebanyak 34 aspirasi yang masuk, mencerminkan kebutuhan warga akan fasilitas pendidikan formal maupun keagamaan yang lebih layak.
Menurut Jahidin, kualitas pendidikan menjadi fondasi utama kemajuan daerah dan harus diprioritaskan dalam pembangunan.
“Kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Aspirasi warga menunjukkan kebutuhan mendesak akan peningkatan fasilitas pendidikan formal maupun keagamaan,” tegasnya.
Bidang sosial dan ekonomi menjadi sektor yang paling banyak disorot, dengan 80 usulan yang mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap kesenjangan kesejahteraan dan keterbatasan akses terhadap layanan publik yang merata.
Isu kesehatan dan fasilitas umum juga dominan. Masyarakat meminta penguatan layanan posyandu, peningkatan jumlah tenaga kesehatan, penambahan ambulans desa, hingga aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
Sementara itu, keluhan terhadap iuran dan pelayanan BPJS dianggap sebagai persoalan serius yang terus berulang.
“Keluhan dominan berkisar pada iuran BPJS yang memberatkan dan buruknya kualitas pelayanan yang diterima pasien,” kata Jahidin.
Di sektor keagamaan, sebanyak 62 aspirasi mencakup rehabilitasi mushola dan masjid serta penyediaan ambulans sosial. Fraksi PKB menilai semangat keberagamaan masyarakat perlu diimbangi dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
“Keberagamaan masyarakat di Kalimantan Timur tetap tinggi dan kondusif. Pemerintah perlu hadir mendukung, bukan sekadar mencatat,” lanjutnya.
Masalah infrastruktur dasar seperti penerangan jalan dan air bersih juga kembali mencuat dalam laporan reses.
Sebanyak 47 aspirasi menyoroti keterbatasan listrik di sejumlah wilayah dan kesulitan mengakses air bersih, terutama di daerah pesisir dan pedalaman.
“Kalimantan Timur sedang tumbuh dan berkembang, tapi masyarakat di lapisan bawah belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Kebutuhan dasar seperti penerangan dan air bersih seharusnya tidak menjadi kemewahan,” tandasnya.
Fraksi PKB berharap agar seluruh aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai laporan seremonial di forum paripurna, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
“Kami minta hasil reses ini tidak berhenti di podium paripurna. Ini bagian dari mandat rakyat yang harus diterjemahkan dalam program konkret,” tutup Jahidin.
