Samarinda, infosatu.co – Fraksi Golkar dalam Pandangan Umum (PU) menyatakan setuju dengan Pemprov Kaltim terkait perubahan dua perusahaan daerah (perusda) menjadi perseroan terbatas (PT). Hal itu disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kaltim ke-29, Kamis (7/9/2023).
Perlu diketahui, Pemprov Kaltim mengusulkan tiga raperda inisiatif. Pertama, Raperda Perubahan Bentuk Perusda Pertambangan Kalimantan Timur menjadi PT Pertambangan Kalimantan Timur Sejahtera (Perseroda). Kedua, Raperda Perubahan Bentuk Perusahaan Melati Bhakti Satya (MBS) menjadi PT Kalimantan Timur Melati Bhakti Satya. Ketiga, Raperda Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Sekretaris Fraksi Golkar, Nidya Listiyono mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi upaya perubahan bentuk terhadap dua perusahaan daerah tersebut.
“Kami apresiasi atas upaya perubahan bentuk dua perusda itu, sekaligus kami berharap perubahan ini mampu meningkatkan peran serta dan fungsinya dalam menunjang pembangunan daerah di Kalimantan Timur,” tuturnya.
Nidya yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kaltim itu meminta Pemprov Kaltim sebagai pemegang saham fokus pada tanggung jawab dengan melakukan tugas pengawasan.
“Kami meminta kepada Pemprov Kaltim sebagai pemegang saham perusahaan harus bertanggung jawab dan melakukan peran dengan sebaik-baiknya dalam hal pengawasan dan pengendalian melalui tugas, fungsi dan kewenangannya yang melekat berdasarkan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Terkait dengan anak perusahaan PT Kalimantan Timur Melati Bhakti Satya (MBS) yang bergerak di berbagai bidang usaha, ia menyatakan perlu adanya evaluasi.
“Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah provinsi untuk mengevaluasi eksistensi anak perusahaan tersebut melalui audit investigasi oleh BPKP. Hal ini perlu dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan kebijakan atas kelangsungan operasional anak perusahaan dimaksud,” pungkasnya.
