Samarinda, infosatu.co – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan 13 catatan penting tanggapan penjelasan awal Pemerintah Provinsi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kaltim pada Senin, 2 Mei 2025.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah membacakan pandangan umum fraksi.
Ia menekankan dokumen RPJMD adalah arah kebijakan jangka menengah yang harus dirancang secara matang, terukur dan menyerap aspirasi masyarakat.
“Kami menyampaikan pandangan kritis yang bertujuan membangun. Fraksi Golkar ingin memastikan bahwa visi dan misi pembangunan daerah ini benar-benar berdampak bagi masyarakat luas,” ungkapnya.
Berikut pokok-pokok sikap dan usulan Fraksi Golkar terhadap rancangan RPJMD tersebut:
1. Apresiasi atas penyusunan RPJMD.
Fraksi Golkar memberikan penghargaan terhadap Pemprov yang telah menyusun RPJMD dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Dokumen dinilai telah mencerminkan sinergi antara kepentingan daerah dan arah pembangunan nasional, termasuk penyelarasan dengan delapan prioritas nasional dan indikator pembangunan makro.
2. Kesesuaian visi “Kaltim Emas” dengan agenda nasional.
Visi Gubernur dan Wakil Gubernur dinilai selaras dengan fokus nasional dalam mewujudkan SDM unggul dan pembangunan hijau.
Mengingat posisi Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Fraksi Golkar menilai provinsi ini harus mengambil peran lebih besar dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan.
3. Penguatan program pendidikan “Gratis Pol”.
Golkar mendukung program pendidikan gratis Pemprov, namun meminta agar implementasinya tetap menjunjung asas keadilan sosial.
Bantuan pendidikan harus tepat sasaran, dan data penerima perlu divalidasi agar tidak terjadi manipulasi atau salah sasaran.
4. Revitalisasi Sungai Mahakam harus jadi prioritas lintas sektor.
Fraksi Golkar mengapresiasi rencana revitalisasi Sungai Mahakam, namun meminta agar pengelolaan DAS ditopang regulasi yang lebih kuat.
Pendekatan lingkungan dan ekonomi harus berjalan beriringan dalam memaksimalkan potensi sungai.
5. Pemisahan urusan kebudayaan dari dinas pendidikan.
Kinerja sektor kebudayaan dinilai belum maksimal. Fraksi Golkar mengusulkan pembentukan dinas tersendiri yang khusus menangani kebudayaan agar program-program pelestarian bisa dijalankan lebih terarah dan profesional.
6. Peningkatan prestasi olahraga perlu sistem pembinaan terpadu.
Fraksi menyoroti kemunduran prestasi olahraga Kaltim di tingkat nasional. Untuk memperbaikinya, perlu pembangunan sistem pembinaan atlet sejak usia dini serta penyelenggaraan kompetisi rutin di daerah sebagai ajang seleksi dan pelatihan.
7. Penanganan jalan rusak perlu dipercepat.
Golkar mengkritisi banyaknya jalan provinsi yang rusak parah. Diperlukan prioritas anggaran dan perencanaan jangka menengah untuk memperbaiki infrastruktur, terutama di kawasan pelosok dan perbatasan yang sangat membutuhkan konektivitas.
8. Penanggulangan banjir harus terintegrasi antarwilayah.
Masalah banjir yang makin meluas harus diselesaikan secara sistemik. Golkar mendorong Pemprov untuk menyusun langkah kolaboratif lintas kabupaten/kota guna menangani persoalan seperti alih fungsi lahan, sedimentasi sungai, hingga perbaikan sistem drainase.
9. Fokus pada perbaikan indeks kualitas lingkungan hidup.
Golkar mengingatkan bahwa tantangan lingkungan semakin kompleks.
Oleh karena itu, peningkatan kualitas lingkungan harus dijadikan target prioritas melalui pendekatan edukatif, pengawasan terhadap industri, serta pelibatan komunitas lokal.
10. Dorongan swasembada beras di tengah tren penurunan produksi.
Angka produksi beras di Kaltim terus menurun sejak 2020. Fraksi Golkar menekankan pentingnya program swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan tidur, penggunaan teknologi pertanian modern, dan insentif untuk regenerasi petani muda.
11. Penguatan kapasitas fiskal dan peningkatan PAD.
Mengingat tuntutan pembiayaan pembangunan yang tinggi, Fraksi Golkar mendesak adanya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui inovasi, optimalisasi sektor potensial, serta perluasan kemitraan dengan dunia usaha dan pemerintah pusat.
12. Sinergi antarprovinsi dalam pembangunan sektor unggulan.
Golkar mendorong Pemprov menjalin kerja sama konkret dengan provinsi lain, khususnya yang telah berhasil mengembangkan sektor pertanian, pendidikan, dan industri.
Kolaborasi ini penting untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan daerah.
13. Efektivitas waktu pembahasan RPJMD.
Terakhir, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya efisiensi dalam proses pembahasan RPJMD.
Mengingat RPJMD akan menjadi dasar arah pembangunan lima tahun ke depan, pembahasan harus segera dituntaskan agar perangkat daerah dapat menyusun program kerja 2025 tanpa hambatan.
Syarifatul mengakhiri penyampaian dengan menekankan RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratik, melainkan cerminan komitmen kolektif untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kaltim.
“Tanpa perencanaan yang berkualitas dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, cita-cita besar membangun Kaltim akan sulit tercapai,” pungkasnya.
