Bontang, infosatu.co – DPRD Kota Bontang meminta pendataan ulang masyarakat yang terdampak banjir. Hal itu disampaikan Ketua Komisi lll DPRD Bontang Amir Tosina.
“Pendataan ini perlu dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah agar bisa memberi bantuan kepada para korban banjir,” ungkapnya dalam rapat kerja Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 kembali digelar di Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (5/6/2023).
Ia mengatakan Fraksi Gerindra bersama Berkarya mengusulkan hal tersebut lantaran menilai dengan adanya data masyarakat yang terdampak akibat banjir maka dengan mudah untuk menyalurkan bantuan.
“Ini sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota Bontang guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang,” ucapnya.
Pasalnya diketahui banjir di Kota Bontang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum maksimal penanganan dan menjadi momok bagi seluruh masyarakat, sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah agar persoalan banjir bisa segera terselesaikan.
“Sampai saat ini banjir masih terus terjadi. Pemkot Bontang diminta serius memperhatikan persoalan ini terutama bagi para korban banjir. Pendataan ini perlu dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah agar bisa memberi bantuan kepada para korban banjir,” tuturnya.
Tak hanya itu, Pemerintah Kota Bontang juga perlu melakukan pendataan ulang alat dan perlengkapan tanggap darurat bencana di Kota Bontang, untuk memastikan alat dan perlengkapan tersebut masih layak digunakan atau tidak.
“Jadi itu perlu dilakukan agar pada saat penanggulangan bencana, semua dalam kondisi baik dan layak digunakan,” bebernya.
Politikus Gerindra itu pun berharap di tahun 2023 progres penanggulangan banjir bisa maksimal 100 persen, sehingga masyarakat tidak lagi was-was akan banjir yang selalu menggenangi rumah mereka.
“Semoga tahun 2023 akhir banjir dapat teratasi 100 persen,” tutup pria yang sering disapa Atos itu.
