Bontang, infosatu.co – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) diproyeksikan hanya mencapai Rp2,3 triliun. Jumlah itu jauh di bawah dari APBD tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,3 triliun.
Merosotnya APBD ini memunculkan sorotan dari sejumlah fraksi di DPRD Kota Bontang. Sorotan itu terungkap dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Bontang Maming dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati beserta sejumlah pejabat pemkot, Senin (4/11/2024).
Enam fraksi menyampaikan pandangan mereka terhadap Raperda APBD 2025 serta Nota Keuangan yang menjadi landasan kebijakan anggaran tahun depan.
Fraksi-fraksi tersebut adalah Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Gerindra, PKS bersama NasDem, dan Amanat Demokrat Bergelora (ADG).
Salah satu sorotan utama disampaikan oleh Fraksi Gerindra melalui Heri Keswanto yang meminta agar pemerintah kota (pemkot) lebih tegas dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, berbagai inovasi untuk meningkatkan PAD justru belum menunjukkan hasil yang memadai meski telah menghabiskan biaya besar.
“Rasio PAD kita saat ini sangat timpang bila dibandingkan dengan pendapatan lain. Pemerintah perlu memastikan inovasi yang ada benar-benar efektif,” kritik Heri.
Selain itu, ia juga meminta pemetaan inflasi di Bontang lebih akurat, karena Bontang memiliki karakteristik berbeda dari Samarinda yang sering dijadikan acuan.
Heri juga menekankan pentingnya perhatian lebih untuk sektor pembangunan manusia. “Kami berharap ada data yang menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bontang selama tiga tahun terakhir, serta program prioritas untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran,” tambahnya.
Selain itu, Fraksi PKS bersama NasDem melalui ketuanya, Suharno meminta agar pemkot segera mengesahkan regulasi khusus untuk dana darurat bagi wilayah pesisir yang rawan bencana kebakaran.
“Dana tak terduga harus bisa segera disalurkan kepada korban bencana agar ada jaminan bantuan bagi masyarakat di daerah berisiko,” ungkap Suharno.
Para anggota dewan juga mendesak Pemkot Bontang untuk lebih bijak menentukan prioritas anggaran yang dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Di akhir rapat, Maming menyimpulkan bahwa semua masukan fraksi akan dicatat dan disampaikan kepada Pj Wali Kota Bontang atau perwakilannya untuk mendapat respons.
“Pandangan umum fraksi ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penetapan kebijakan APBD 2025,” tutupnya.
