Samarinda, infosatu.co – Fraksi Demokrat-PPP DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan dukungan dan harapan besar terhadap pembaruan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Husin Djufri, Wakil Ketua Fraksi Demokrat–PPP menekankan pentingnya sinkronisasi visi daerah dengan Asta Cita ke‑4 Presiden RI terkait pembangunan sumber daya manusia lewat pendidikan, sains, teknologi, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Semua itu bersinggungan dengan visi provinsi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” yang digerakkan lewat program Gratispol dan Jospol.
Husin menilai inisiatif ini penting mengingat dinamika sosial serta pergeseran kebijakan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga dan investasi pembangunan jangka panjang.
Provinsi dengan kekayaan SDA dan keberagaman budaya memerlukan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, tangguh, mandiri, dan peduli lingkungan.
Apalagi, kondisi geografis Kaltim yang begitu beragam dari pesisir hingga pegunungan memunculkan tantangan distribusi akses pendidikan yang serius, dan Raperda ini dianggap sebagai wujud komitmen untuk memperkuat fondasi pendidikan sebagai pilar pembangunan manusia dan daerah.
Dalam tanggapannya, Fraksi Demokrat–PPP mendesak agar Raperda selaras dengan misi pertama provinsi mewujudkan “SDM unggul dan sejahtera” dan mendetailkan teknis pelaksanaan program Gratispol.
“Masih banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan antara Gratispol dengan beasiswa yang sudah ada sebelumnya. Bahkan mahasiswa semester lanjut pun belum tahu apakah mereka akan tetap mendapat manfaat atau hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru,” ujar Husin.
Menurutnya, hal ini bukan sekadar isu administratif, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Apalagi, di awal tahun ajaran baru banyak orang tua mempertanyakan biaya seragam, perlengkapan sekolah, hingga pungutan-pungutan yang justru mencederai semangat Gratispol.
“Kami mendapat laporan dari warga bahwa masih ada pungutan dengan dalih biaya seragam, padahal sudah diumumkan semua gratis. Kalau memang betul gratis, maka Perdanya harus bicara tegas soal itu. Tidak boleh ada ruang tafsir,” tegas Husin.
Husin menekankan pentingnya memastikan program gratis ini mencakup pendidikan lanjutan SMA/SMK/SLB sesuai kewenangan, serta jenjang Diploma hingga S3, baik di dalam maupun lunegeri.
Namun draf saat ini belum mengakomodasi secara jelas cakupan tersebut, sehingga muncul kebingungan publik termasuk mahasiswa aktif yang belum mengetahui keterlibatan mereka dalam program ini.
Fraksi Demokrat–PPP menegaskan Raperda harus menawarkan kepastian hukum dan teknis untuk menghindari kerancuan di masyarakat. Mereka sepakat, keberlanjutan dan ketahanan program dalam berbagai masa pemerintahan menjadi aspek krusial yang harus diperkuat dalam dokumen perundang-undangan.
“Fraksi Demokrat–PPP menyerahkan sepenuhnya kepada rekan‑rekan Pansus untuk membahas secara mendalam. Kami berharap Gratispol tidak hanya jadi slogan, tapi benar-benar solusi bagi rakyat Kaltim,” tegas Husin Djufri.
