Samarinda, Infosatu.co — Founder Sukri Institute Mohammad Sukri, menilai polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, merupakan dinamika politik yang wajar selama prosesnya tidak melanggar aturan.
Menurutnya, setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah telah melalui mekanisme dan kajian yang panjang, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga proses lelang sesuai regulasi yang berlaku.
Ia menegaskan, selama proses tersebut berjalan sesuai ketentuan undang-undang, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan secara hukum.
“Setiap proyek pengadaan itu ada harga dan spesifikasinya. Untuk gubernur, memang ada standar spesifikasi tertentu. Jadi soal harga menyesuaikan kebutuhan dan spek yang sudah ditetapkan,” ujarnya, Jumat 27 Februari 2026.
Ia juga menyoroti bahwa kendaraan dinas tersebut diperuntukkan untuk aktivitas tertentu, terutama agenda di Jakarta dan kunjungan tamu resmi.
Sementara untuk kegiatan di daerah, menurutnya, gubernur kerap menggunakan kendaraan pribadi.
“Selama ini gubernur tidak selalu menggunakan mobil dinas dalam setiap kunjungan kerja di daerah. Itu juga perlu diapresiasi,” katanya.
Terkait nilai anggaran yang disebut mencapai Rp8,5 miliar, Sukri menilai wajar jika muncul pro dan kontra di tengah masyarakat, terlebih dalam kondisi ekonomi yang sedang mengalami efisiensi anggaran.
Namun Founder Sukri Institute itu juga mengingatkan bahwa perencanaan pengadaan tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan telah melalui proses kajian sebelumnya.
“Perencanaan itu bukan ujug-ujug. Ada tim yang mengusulkan, ada staf ahli, dan ada mekanisme panjang sebelum diputuskan. Jadi tidak serta-merta untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Ia menambahkan, kritik masyarakat tetap penting sebagai bentuk kontrol publik. Namun, penilaian juga harus dilakukan secara objektif dengan melihat konteks aturan dan prosedur yang dijalankan.
“Kalau proses lelang dan administrasi pengadaan tidak melanggar, maka aman-aman saja. Yang harus dijaga itu aturan mainnya. Jangan sampai ada pelanggaran hukum,” ucapnya.
Di sisi lain, Sukri menilai kinerja gubernur dalam beberapa bulan terakhir cukup cepat, termasuk kunjungan kerja ke sejumlah daerah serta peresmian infrastruktur yang telah lama dinantikan masyarakat, seperti akses jembatan yang mempersingkat jarak tempuh hingga ratusan kilometer.
Menurutnya, setiap kepemimpinan pasti diwarnai perbedaan pandangan. Karena itu, pro dan kontra dinilai sebagai hal yang biasa dalam sistem demokrasi.
“Setiap perubahan pimpinan pasti ada pro dan kontra. Yang penting gubernur tetap fokus bekerja dan mendengar masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi,” pungkasnya.
