Samarinda, infosatu.co – Kondisi fiskal Kalimantan Timur (Kaltim) tahun anggaran 2026 tengah menghadapi tekanan berat setelah realokasi besar-besaran terjadi pada komponen pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Meski demikian, DPRD Kaltim menegaskan bahwa tiga sektor utama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tidak boleh dikompromikan dalam postur anggaran baru.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa penurunan pendapatan tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengendurkan pelayanan dasar.
Menurutnya, justru dalam situasi fiskal yang menantang, prinsip keberpihakan kepada masyarakat harus semakin menguat.
“Pendapatan transfer memang turun signifikan, tetapi kami pastikan tiga sektor pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Tidak boleh ada gangguan terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” ujarnya saat diwawancarai seusai Rapat Paripurna ke-47 di Gedung B DPRD Kaltim, Minggu, 30 November 2025.
Postur APBD 2026 mengalami koreksi dari semula Rp21,35 triliun menjadi hanya Rp15,15 triliun.
Penurunan ini terutama dipicu oleh anjloknya pendapatan transfer pusat yang terkontraksi hingga 66,39 persen, atau setara penurunan Rp6,19 triliun dari proyeksi awal.
Situasi ini memaksa Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim melakukan revisi anggaran melalui pendekatan “potong pilih” yang lebih selektif.
Hasanuddin menekankan bahwa kebijakan pemangkasan harus berbasis urgensi, bukan sekadar mengurangi belanja belaka.
“Pemangkasan harus dilakukan secara selektif dan efisien. Kita pastikan kegiatan yang tidak mendesak ditunda, tapi layanan publik wajib tetap berjalan tanpa hambatan,” sebutnya.
Di tengah koreksi fiskal dari pusat, DPRD mendorong Pemprov Kaltim untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penyangga kestabilan anggaran.
Menurut Hasanuddin, Kaltim masih memiliki basis potensi besar baik dari sektor pajak, retribusi, maupun ekosistem ekonomi baru yang dapat dikelola lebih agresif.
“Peningkatan PAD harus menjadi kompensasi langsung atas menurunnya dana transfer. Banyak potensi yang belum tergarap optimal, dan ini harus menjadi pekerjaan bersama,” ujarnya.
Selain mendorong prioritas anggaran, DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh proses koreksi APBD 2026.
Legislator ingin memastikan bahwa masyarakat memahami ke mana anggaran digeser dan bagaimana skala prioritas ditentukan.
“Fiskal kita memang sedang menurun, tetapi komitmen terhadap pelayanan publik tidak boleh ikut turun. Transparansi adalah cara menjaga kepercayaan publik,” tandas Hasanuddin.
Dengan tekanan fiskal yang cukup besar pada tahun anggaran mendatang, DPRD Kaltim meminta pemerintah tetap konsisten menjaga sektor-sektor dasar agar tidak terdampak secara signifikan.
Pada titik ini, keberlanjutan layanan publik menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintah daerah dalam melewati periode fiskal yang berat.
