Samarinda, infosatu.co – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi prioritas utama dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025–2029.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut UMKM sebagai sektor paling tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi global.
Menurut Firnadi, pandemi Covid-19 telah membuktikan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi lokal yang mampu bertahan saat sektor usaha besar mengalami kelesuan.
Oleh karena itu, RPJMD ke depan harus mengakomodasi penguatan UMKM secara menyeluruh, baik dari sisi pembiayaan, pelatihan, hingga digitalisasi usaha.
“UMKM telah membuktikan dirinya sebagai sektor yang paling tangguh saat pandemi, bahkan saat sektor besar goyah. Kini, saatnya kita dorong mereka untuk naik kelas,” ujar Firnadi saat dimintai keterangan, Jumat, 6 Juni 2025.
Ia menambahkan, penguatan UMKM tidak bisa bersifat sporadis atau hanya simbolik.
Harus ada langkah konkret dan anggaran yang memadai agar pelaku UMKM bisa berkembang secara berkelanjutan, modern, dan berbasis teknologi.
Fraksi PKS secara khusus pada Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim beberapa waktu lalu, telah meminta agar RPJMD 2025-2029 menyertakan alokasi anggaran yang lebih besar dan terarah bagi pelatihan UMKM, penguatan kelembagaan, akses permodalan murah, serta pendampingan digitalisasi yang menjangkau hingga ke desa-desa.
“Sudah saatnya UMKM naik kelas. Kita harus berhenti memandang UMKM sebagai pelengkap, melainkan sebagai penggerak utama ekonomi daerah,” paparnya.
Firnadi juga menyoroti bahwa banyak pelaku UMKM di Kalimantan Timur masih menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan, terutama dari lembaga keuangan formal.
Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Provinsi menggandeng perbankan syariah dan koperasi untuk menyediakan skema pembiayaan yang lebih inklusif.
Selain pembiayaan, Firnadi menggarisbawahi pentingnya inovasi dan pemasaran digital.
Ia menilai bahwa tanpa transformasi digital, UMKM di Kaltim akan sulit bersaing di era pasar bebas dan ekonomi digital.
“Kita ingin pelaku UMKM di desa pun bisa menjual produknya ke kota, bahkan ke luar negeri, lewat platform digital. Ini bukan mimpi, tapi bisa diwujudkan kalau ada komitmen kuat dari pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fraksi PKS mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas digital untuk membangun ekosistem UMKM yang inovatif.
Ia menyebut bahwa kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mempercepat digitalisasi UMKM dan menciptakan produk unggulan berbasis lokal.
Firnadi menutup pandangan umum Fraksi PKS dengan seruan agar RPJMD tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi menjadi pedoman kerja nyata untuk menghadirkan pembangunan ekonomi yang adil dan merata.
“Kalau UMKM tidak terdampingi, maka kita hanya membangun menara gading. Kita harus mulai dari akar, dari UMKM, agar ekonomi Kaltim benar-benar berdiri di atas fondasi rakyatnya sendiri,” tandas Firnadi.
