Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Hj. Puji Setyowati menyampaikan pandangannya tentang pentingnya FGD (Forum Group Discussion) dalam membahas draf juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Menurutnya, sebuah draf juknis untuk PPDB tidak dapat dianggap final dan resmi sebelum melalui proses pembahasan dan menerima masukan dari berbagai stakeholder terkait.
“Juknis yang dibuat belum tentu semuanya bisa diterima. Untuk itu pentingnya FGD ini untuk menyempurnakan draf rancangan PPDB,” ungkap Puji Setyowati kepada infosatu.co usai kegiatan FGD tentang Draf Juknis PPDB SMA/SMK Tahun Pelajaran 2023-2024 di Ruang Kersik Luway Kantor Disdikbud Kaltim, Rabu (5/4/2023).
Dikatakan, pentingnya melibatkan berbagai stakeholder dalam pembahasan juknis PPDB adalah untuk memastikan bahwa kebijakan penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam juknis tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.
Masukan dari berbagai stakeholder, kata Puji Setyowati dapat memberikan sudut pandang yang beragam, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih akomodatif terhadap keberagaman karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
“Kita berharap masukan-masukan yang disampaikan tadi akan menyempurnakan juknis tersebut. Kata sempurna ini bukan berarti bahwa semuanya clear dan mudah seperti yang kita pikirkan. Karena juknis ini akan berlaku untuk se-Provinsi Kalimantan Timur,” ujarnya.
Pembahasan juknis PPDB juga bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan penerimaan peserta didik baru. Dengan melibatkan stakeholder dalam proses pembahasan. Diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi pedoman yang dapat diterima oleh seluruh pihak, dan dapat dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan.
“Oleh karena itu nanti setelah jadi akan disampaikan ke kabupaten kota dan mereka akan sesuaikan dengan kultur masing-masing. Tetapi paling tidak harus ada panduan atau buku pintar tentang pelaksanan PPDB 2023-2024 untuk mengurangi permasalahan yang selama ini terjadi,” tuturnya.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan finalisasi juknis PPDB perlu memperhatikan keadilan akses agar proses penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan dengan adil dan merata bagi seluruh calon peserta didik.
“Orang tua bingung mau daftarkan anaknya ke mana. Orang tua bingung anaknya punya prestasi mau daftar lewat jalur apa. Dengan panduan ini diharapkan orang tua tidak mengalami kesulitan dan anak-anak yang mau masuk SMA juga terbantu dengan baik. Mereka mendapatkan hak pendidikan yang sama, pendidikan merdeka tanpa terbebani sebuah masalah,” tandasnya.
