
Samarinda, infosatu.co – DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memberikan perhatian lebih terhadap usulan pembangunan “pelican crossing” di Jalan Juanda.
“Pelican crossing” adalah fasilitas penyeberangan pejalan kaki. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk segera diwujudkan karena kawasan itu menjadi titik aktivitas pelajar yang cukup padat.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim, kebutuhan pelican crossing sangat mendesak, khususnya di kawasan Juanda yang menjadi lokasi empat sekolah besar: SMP 5, SMP 4, SMA 5, dan SMA 3.
Kawasan tersebut kerap dipadati siswa yang harus menyeberang jalan, sementara fasilitas penyeberangan yang tersedia sebelumnya, JPO kondisinya sudah tidak aman.
“Kawasan itu sangat urgen karena banyak sekali siswa. JPO yang lama sudah tidak layak dan berisiko. Pelican crossing jauh lebih aman dan ramah untuk anak sekolah maupun penyandang disabilitas,” jelas Deni.
Ia menambahkan, arah kebijakan tata ruang saat ini juga tidak lagi mengizinkan bangunan penyeberangan berada di tengah jalan atau berbentuk struktur besar seperti JPO.
Karena itu, pelican crossing menjadi opsi yang dinilai lebih efektif, sederhana, dan mudah digunakan masyarakat.
Deni juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) telah lebih dahulu memulai komunikasi dengan Kementerian Perhubungan terkait proses perizinan pembangunan fasilitas tersebut.
Upaya koordinasi itu menjadi langkah awal untuk memastikan proyek dapat diproses sesuai ketentuan kementerian.
Deni berharap tindak lanjut dari pusat dapat berjalan lebih cepat mengingat kebutuhan di lapangan sudah sangat mendesak.
Lanjutnya, DPRD Kota siap memberikan pendampingan sekaligus dukungan politik sebagai bentuk komitmen mempercepat pembangunan pelican crossing.
DPRD Samarinda juga membuka peluang untuk mengajukan kembali koordinasi dengan kementerian terkait agar pembangunan pelican crossing dapat disetujui.
“Kami siap datang langsung ke kementerian jika dibutuhkan. Keselamatan masyarakat, khususnya pelajar, harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya usai ditemui di kantor DPRD Kota Samarinda, Jumat 28 November 2025.
