Samarinda, infosatu.co – Gelombang isu seputar rencana peniadaan anggaran media di Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya dijawab terbuka oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dalam agenda Silaturahmi dan Ngopi Bareng Gubernur Kaltim bersama insan pers di Lamin Etam, Sabtu malam, 27 Juli 2025.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan secara gamblang duduk perkara yang tengah menjadi sorotan.
Faisal menegaskan bahwa anggaran untuk media tidak dihapus, melainkan dialihkan dan disesuaikan melalui jalur resmi demi menghindari risiko hukum dan administratif.
“Isu ini sudah dua-tiga hari terakhir ramai. Katanya anggaran media nol, pokir media nol. Jadi perlu kami luruskan, dana media tetap ada, tapi disesuaikan,”ungkap Faisal kepada puluhan jurnalis, asosiasi, hingga organisasi yang menaungi pers dalam acara tersebut.
Ia menjelaskan panjang lebar mekanisme pengajuan pokok pikiran (pokir), yaitu dana aspirasi dari anggota DPRD berdasarkan hasil reses. Namun dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), media tidak termasuk dalam daftar usulan yang bisa diverifikasi. Artinya, jika dipaksakan, akan berisiko secara hukum dan administratif, terutama bagi kepala OPD (organisasi perangkat daerah) yang menandatangani pelaksanaan kerja sama.
Faisal juga menyampaikan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) yang memperketat verifikasi terhadap penggunaan dana daerah, termasuk pokir. Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang diawasi ketat, sehingga pemprov memilih jalan yang paling aman secara regulasi.
“Kalau dipaksakan, risikonya bukan cuma ke perusahaan media, tapi juga ke kepala OPD yang menandatangani. Ini yang dilindungi oleh Pak Gubernur, Bu Sekda, dan TAPD,” ujarnya.
Lebih lanjut, Faisal menyebut bahwa sebagai bentuk solusi, Gubernur Rudy Mas’ud telah menyiapkan skema pendanaan alternatif yang lebih aman dan akuntabel.
Nantinya, anggaran media akan dialokasikan melalui Kominfo dan beberapa OPD yang memiliki kebutuhan publikasi layanan masyarakat, bukan sekadar berita seremoni atau keprotokolan.
“Berita ajakan imunisasi di Dinas Kesehatan, kegiatan olahraga atau cabor-cabor di Dispora yang sedang bertanding, itu silakan. Tapi bukan sekadar berita Kadis ikut rapat diberitakan. Fokus pada fungsi layanan publik,” tegas Faisal.
Faisal buka-bukaan dalam hal ini. Menurut data internal, usulan dana media untuk tahun 2026 melalui pokir sempat mencapai Rp200 miliar, sebelum dipangkas menjadi Rp165 miliar.
“Bayangkan saja itu secara logika gak masuk, kita juga minta pemahaman teman teman,” ujarnya.
“Namun, berpotensi batal karena tidak sesuai mekanisme. Pemerintah kini berkomitmen untuk tetap memberikan ruang bagi kerja sama media melalui mekanisme resmi di OPD, meski anggarannya tidak sebesar jalur pokir,”sambungnya.
Faisal juga mengingatkan seluruh pelaku media untuk tetap mematuhi Pergub 49/2024 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kaltim, agar proses kerja sama berjalan sesuai regulasi.
Ia menegaskan bahwa media yang dimaksud bukan hanya media online, tapi juga mencakup media cetak, radio, televisi lokal dan nasional, videotron, hingga jasa reklame.
“Semuanya penting. TV, radio, baliho, videotron, bukan hanya media online saja. Kita perlu semua jenis media ini,” ucapnya.
Penjelasan rinci ini sekaligus menepis anggapan bahwa Pemprov Kaltim ingin menutup ruang kerja sama dengan media. Pemerintah hanya menyesuaikan skema agar tidak melanggar hukum, tetap transparan, dan adil.
Selain itu, ungkap Faissl, rapat bersama TAPD dijadwalkan pada Senin, 28 Juli 2025 mendatang.
“Kami berharap keputusan ini bisa dipahami seluruh insan media, serta menghindari kesimpangsiuran informasi yang selama ini berkembang,”pintanya.
