Samarinda, infosatu.co – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Mahakam Ulu (Mahulu) telah usai, namun tantangan pembangunan di wilayah perbatasan tersebut masih jauh dari selesai.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menekankan pentingnya keterbukaan dan sinergi antara Pemkab Mahulu dan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Tujuannya agar program pembangunan dapat berjalan optimal dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerintah Mahulu itu harus terbuka dengan kita di provinsi. Itu yang kita inginkan,” ujar Ekti usai mengikuti rapat di DPRD Kaltim pada Senin, 26 Mei 2025.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Mahulu, Ekti menyayangkan rendahnya komunikasi yang selama ini terjadi antara Pemkab dan Pemprov.
Ia mengungkapkan bahwa banyak bantuan dari dinas provinsi, seperti pupuk untuk petani, tidak dapat disalurkan secara efektif karena kurangnya kesiapan administratif di tingkat kabupaten.
“Kan itu maksud saya, bersinergi itu seperti itu. Tidak bisa kita bantu kalau yang menerima di daerah tidak siap,” tegasnya.
Menurutnya, Pemprov Kaltim telah menunjukkan komitmen dalam mendukung daerah-daerah tertinggal seperti Mahulu, termasuk melalui pengalokasian anggaran dan dukungan teknis.
Namun, keberhasilan pelaksanaan program tetap sangat bergantung pada keaktifan dan koordinasi dari pemerintah kabupaten sendiri.
“Apapun yang dibantu ke Mahulu, prosesnya kan tetap pemerintah kabupaten yang melaksanakan,” tambahnya.
PSU Pilkada Mahulu yang digelar pada 24 Mei 2025 lalu menjadi latar penting dalam pernyataan ini. PSU ini dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh TPS sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang menemukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilkada sebelumnya.
Tiga pasangan calon kembali bersaing, termasuk pasangan baru Angela Idang Belawan – Suhuk yang menggantikan pasangan nomor urut 3 yang didiskualifikasi.
Ekti berharap momentum pasca-PSU ini dijadikan sebagai titik balik untuk memperbaiki pola hubungan antar-pemerintah yang lebih terbuka dan kolaboratif.
“Saya kira kita semua ingin agar Mahulu ini tidak tertinggal. Tapi tanpa keterbukaan, kita sulit menyelaraskan program,” jelasnya.
Mahulu masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dasar dan layanan publik. Dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah, daerah ini membutuhkan dukungan lintas sektor dari pemerintah pusat hingga provinsi.
Ekti menegaskan bahwa Pemprov Kaltim selalu siap mendukung, tetapi peran aktif Pemkab Mahulu sebagai pelaksana tetap menjadi kunci. Keterlibatan yang pasif hanya akan memperlambat pembangunan dan memperbesar kesenjangan.
“Tanpa komunikasi yang baik, pembangunan akan selalu berjalan tersendat dan tidak akan menyentuh akar kebutuhan masyarakat Mahulu,” tutupnya.
