Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel menyampaikan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
Program tersebut digagas untuk menjamin akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok tanah air.
Ekti menyebut, dari seluruh kabupaten dan kota di Kaltim, baru Samarinda yang dianggap benar-benar siap menjalankan program ini.
Sementara daerah lain seperti Balikpapan dan Kutai Kartanegara (Kukar) masih dalam tahap persiapan awal.
“Kalau kita lihat saat ini, yang paling siap baru Samarinda. Daerah lain masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan membenahi berbagai aspek pendukung,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.
Ia menegaskan, keberhasilan implementasi program tersebut sangat bergantung pada komitmen masing-masing kepala daerah.
Pemerintah pusat, menurutnya, telah memberikan ruang dan dukungan penuh tinggal bagaimana pemerintah daerah meresponsnya.
“Program ini tidak bisa hanya ditopang oleh pusat. Pemda harus aktif menjemput bola. Kepala daerah punya peran sentral dalam mewujudkan keberhasilan program ini,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Di tingkat provinsi, DPRD Kaltim siap mendukung penuh pelaksanaan program Sekolah Rakyat, terutama dalam fungsi pengawasan agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai harapan.
Tak hanya fokus pada kesiapan teknis daerah, Ekti juga mengingatkan soal tantangan lama dalam sektor pendidikan, yakni kurangnya pemerataan tenaga pendidik.terutama di kawasan 3T seperti Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar).
Menurutnya, untuk menjawab tantangan geografis dan keterbatasan akses di daerah tersebut, perekrutan guru lokal harus menjadi prioritas.
“Anak-anak muda dari daerah itu sendiri yang sebaiknya diberdayakan sebagai tenaga pendidik. Mereka lebih memahami kondisi dan biasanya lebih berkomitmen untuk tinggal lama,” jelasnya.
Ekti juga membandingkan dengan sektor kesehatan, di mana tenaga medis kerap enggan bertugas lama di daerah terpencil karena kurangnya dukungan dan fasilitas.
Ia mengingatkan agar situasi serupa tidak terulang di sektor pendidikan.
“Kalau kita rekrut dari luar, sering kali tidak bertahan lama. Tapi kalau dari warga setempat, biasanya mereka lebih tahan dan punya rasa memiliki,” tutupnya.
