Bontang, infosatu.co – Perekonomian Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan tren pemulihan pada 2025.
Setelah sempat mengalami pelemahan pada tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut tercatat mencapai 3,21 persen.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan arah positif pembangunan daerah, terutama dengan meningkatnya kontribusi sektor nonmigas dalam struktur ekonomi.
Menurutnya, sektor nonmigas kini mulai menjadi penggerak baru ekonomi daerah dengan pertumbuhan mencapai 6,33 persen, sekaligus menandai mulai berkurangnya ketergantungan terhadap sektor ekstraktif.
“Capaian ini menegaskan bahwa berbagai program pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, mulai memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Hal itu disampaikan saat menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di DPRD Bontang, Senin, 30 Maret 2026.
Selain pertumbuhan ekonomi, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang pada 2025 tercatat mencapai 83,04, yang menempatkan daerah tersebut dalam kategori sangat tinggi.
Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator yang turut menguatkan tren tersebut.
Jumlah penduduk miskin di Bontang tercatat turun dari 7.110 jiwa pada 2024 menjadi 6.180 jiwa pada 2025.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan menjadi 6,36 persen.
Di sektor keuangan daerah, Pemerintah Kota Bontang juga mencatat realisasi pendapatan daerah yang cukup tinggi.
Dari target pendapatan dalam perubahan APBD 2025 sebesar Rp2,890 triliun, realisasi yang berhasil dicapai mencapai Rp2,846 triliun atau sekitar 98,47 persen.
Adapun realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp2,951 triliun, yang difokuskan pada penguatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sejumlah program pembangunan juga terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan melalui dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah Kota Bontang menilai berbagai indikator tersebut menjadi sinyal positif bagi arah pembangunan daerah ke depan, sekaligus memperkuat upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Kami menyadari capaian ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak. Ke depan, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat akan terus diperkuat agar pembangunan di Kota Bontang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” tutupnya. (Adv)
