Samarinda, infosatu.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan ini menuai kritikan tajam.
Pasalnya, ribuan kasus keracunan siswa tercatat di sejumlah daerah sejak program ini bergulir.
Tak hanya dari kalangan akademisi atau para ahli, hal ini juga turut mendapat komentar dari Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur (Kaltim), Mohammad Sukri.
Ia menegaskan bahwa MBG sejatinya adalah kebijakan positif, namun membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan masalah kesehatan di lapangan.
“Programnya bagus, hanya saja persoalannya harus ada pengawasan ketat. Tempat penyimpanan makanan harus higienis agar tidak muncul keracunan akibat faktor kelalaian,” ujarnya, Rabu, 1 Oktober 2025.
Sukri menyebut Kaltim relatif aman, dengan hanya satu kasus yang sempat muncul di SMAN 13 Samarinda berupa lauk berbau dan sayur berulat.
Kendati demikian, kata Sukri, hal itu tidak bisa dianggap angin lalu, justru harus menjadi alarm untuk meperketat pengawasan dan kualitas makanannya.
“Hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi lagi. Kami di JMSI tentu akan mendukung pengusutan kejadian-kejadian di daerah, meski di Kaltim risikonya tidak terlalu besar,” jelasnya.
Namun, kondisi berbeda terjadi di tingkat nasional. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat hingga akhir September 2025 terdapat 6.452 kasus keracunan terkait menu MBG.
Sementara data pemerintah melalui Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan BPOM menyebut jumlah korban berada di kisaran 5.000 orang.
Dalam rentang 12 Agustus hingga 18 September 2025 saja, sedikitnya 978 siswa dirawat di rumah sakit akibat menu MBG.
Gejalanya dimulai dari diare, gatal-gatal, mual muntah, bengkak wajah, sesak napas, hingga sakit kepala.
JPPI merinci, lima provinsi dengan kasus terbanyak adalah Jawa Barat: 2.012 kasus; DI Yogyakarta: 1.047 kasus; Jawa Tengah: 722 kasus; Bengkulu: 539 kasus; Sulawesi Tengah: 446 kasus
Sukri menegaskan, JMSI mendukung penuh langkah Presiden Prabowo dan Wapres Gibran untuk menindak tegas penyimpangan di lapangan, termasuk memberi sanksi kepada penyelenggara yang tidak sesuai prosedur.
“Media punya hak untuk mengontrol kebijakan dan menyoroti kelalaian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai kesalahan-kesalahan itu menimbulkan penolakan dari masyarakat dan justru merepotkan pemerintah,” tegasnya.
Ia menekankan, evaluasi total perlu segera dilakukan agar program MBG tidak kehilangan kepercayaan publik.
“Kami JMSI Kaltim tetap mendukung program MBG karena ini janji kampanye Prabowo-Gibran. Tapi evaluasi total mutlak dilakukan, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan anak-anak tanpa ada risiko kesehatan,” pungkas Sukri.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan pihaknya berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan ketat terhadap seluruh Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) di daerah.
Menurutnya, standar keamanan pangan menjadi prioritas agar MBG berjalan sesuai tujuan meningkatkan gizi siswa.
“Rata-rata makanan harus sudah habis dalam empat jam. Lebih dari itu sangat berisiko menimbulkan kuman atau bakteri. Karena itu, kami tekankan pentingnya SOP, mulai dari pemilihan bahan, proses memasak, hingga penyajian,” ujarnya beberapa waktu lalu kepada infosatu.co
Jaya mengungkapkan, setiap minggu pihaknya menerima laporan dari Puskesmas, termasuk potensi keracunan makanan.
Dinas Kesehatan juga menurunkan tim kesehatan lingkungan (keseling) untuk mendampingi SPPG di lapangan.
“Kalau ada bahan yang terindikasi tidak layak, wajib diganti. Dan kalau ada masalah, sampel makanan langsung dilarang untuk dibagikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Dinkes Kaltim juga tengah memperkuat rantai pasok bahan pangan lokal agar distribusi lebih terkontrol dan higienis.
“Jangan sampai niat baik meningkatkan gizi anak justru terganggu karena kelalaian dalam penyajian makanan,” tutupnya.
