Samarinda, infosatu.co – Kasus dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) melibatkan subholding PT Pertamina (Persero) menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Salah satunya juga dilontarkan oleh anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husain.
Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap dugaan praktik curang yang mengubah RON 90 (pertalite) menjadi RON 92 (pertamax). Pengoplosan ini dinyatakan sangat merugikan masyarakat.
“Ini saya kecewa betul. Motor saya butut, tapi selama ini minumnya pertamax karena ingin membantu pemerintah. Ternyata malah dibodohi Pertamina,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya di DPRD Kaltim, Rabu, 26 Februari 2025.
“Sekalinya pertamax itu pertalite yang dioplos, jengkel betul saya. Perasaannya seperti diselingkuhi, sangat merugikan masyarakat,” lanjutnya.
Sebagai politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sani menekankan pentingnya pendekatan berbasis riset dalam setiap kebijakan pemerintah.
Ia menyoroti bahwa perencanaan yang matang harus dilakukan sebelum melaksanakan program, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun kebijakan energi.
“Misalnya membangun talang banjir, harus riset dulu. Undang akademisi, para ahli, jangan sampai setelah dibangun ternyata tetap banjir,“ kata Sani.
“Bangun tugu pun harus jelas bentuknya, kepalanya pesut seperti apa, badannya, buntutnya. Saya bukan di komisi pembangunan, tapi sebagai akademisi saya wajib mengkritisi,” ia menuturkan.
Selain itu, Sani juga menyoroti sikap pemerintah yang sering kali enggan menerima kritik. Ia mencontohkan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menanggapi hashtag ‘IndonesiaGelap’ dengan menyalahkan rakyat.
“Seharusnya kan ditanya kenapa Indonesia gelap, apakah lapangan kerja susah? Itu yang harus diperbaiki. Kritik harus dijawab dengan perbaikan, bukan dengan arogansi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah, terutama dalam sektor energi tidak boleh merugikan masyarakat.
Ia juga menyoroti aturan baru yang mengubah sistem penjualan eceran BBM menjadi sub pangkalan. “Mau buka di Mars sekalipun, silakan saja. Asal jangan merugikan masyarakat. Apa pun kebijakannya, jangan sampai menyusahkan rakyat,” tutupnya.
