Berau, infosatu.co – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama UPTD Wilayah III Dinas PUPR-PERA Kaltim.
Fokus utama pembahasan meliputi kewenangan unit teknis daerah, kerusakan jalan provinsi, dan progres anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2024–2025.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III Abdulloh, dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Sekretaris Komisi III Abdurrahman KA.
Serta anggota seperti Syarifatul Sya’diah, Subandi, Sugiyono, Abdul Rakhman Bolong, Baharuddin Muin, Arfan, dan Husin Djufri.
Dari pihak dinas, hadir Kabid Bina Marga Dinas PUPR-PERA Kaltim Heriyadi dan Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah III, Usman.
Abdulloh menyoroti banyaknya jalan provinsi yang mengalami kerusakan, penyempitan, dan belum mendapatkan pemeliharaan maksimal.
Ia meminta agar kewenangan pemeliharaan dapat didelegasikan secara jelas ke UPTD untuk mempercepat respon terhadap kerusakan di lapangan.
“Pemeliharaan jalan ini sangat vital. Banyak ruas jalan provinsi yang rusak, sempit, bahkan membahayakan.
Itu semestinya juga harus segera diberikan kewenangannya di UPTD masing-masing,” ujarnya dalam pertemuan, Jumat, 16 Mei 2025.
Selain itu, ia juga meminta penjelasan lengkap mengenai cakupan kerja UPTD Wilayah III dan batas-batas kewenangan teknisnya dalam menangani aset infrastruktur milik provinsi.
Sementara itu, Ananda Emira Moeis menekankan pentingnya monitoring terhadap progres program yang sedang berjalan, khususnya untuk wilayah perbatasan Kutai Timur, Talisayan, dan Tanjung Redeb.
“Kami ingin melihat sejauh mana progres kegiatan dan serapan anggarannya. Ini penting agar program infrastruktur yang direncanakan tidak hanya tercantum di atas kertas, tetapi benar-benar terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Ananda.
