Samarinda, infosatu.co – Program Gratispol Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum sepenuhnya dipahami masyarakat di Kota Samarinda. Minimnya sosialisasi membuat sejumlah warga belum mengetahui adanya program tersebut.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Sri Puji Astuti, setelah menerima berbagai keluhan masyarakat saat kegiatan reses.
Menurutnya, program yang digadang-gadang dapat memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kaltim itu belum tersampaikan secara jelas kepada masyarakat.
Sri menyebut terdapat sekitar 57.392 peserta BPJS Kesehatan yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah provinsi.
“Yang menjadi kekhawatiran kami, saat reses kemarin ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program Gratispol itu,” ujarnya, Senin, 9 Maret 2026.
Akibat kurangnya informasi tersebut, sejumlah warga yang berobat bahkan masih harus membayar secara mandiri karena belum memahami mekanisme program tersebut.
Tak hanya itu, Sri juga menyebut bahwa hingga saat ini instansi terkait di daerah belum menerima surat resmi dari pemerintah provinsi mengenai teknis pelaksanaan program Gratispol.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di lapangan, baik bagi masyarakat maupun bagi instansi pelayanan kesehatan.
Di sisi lain, Komisi IV DPRD Samarinda juga mengkhawatirkan kemungkinan adanya peralihan tanggung jawab pembiayaan peserta BPJS yang sebelumnya ditanggung pemerintah provinsi kepada pemerintah kota.
“Jangan sampai yang 57 ribu sekian tadi itu nanti dialihkan menjadi tanggung jawab kota,” tegasnya.
Menurut Sri, pemerintah provinsi perlu segera memberikan kejelasan terkait mekanisme dan pelaksanaan program tersebut agar masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaat layanan kesehatan gratis yang dijanjikan.
