Samarinda, infosatu.co – Abdul Rohim, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) menilai pagu anggaran (batas tertinggi alokasi dana) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Samarinda tahun 2026, masih belum ideal untuk mendukung optimalisasi tugas dan fungsi di lapangan.
Dalam rapat hearing yang dilakukan, disampaikan bahwa pagu anggaran Damkar tahun 2026 berada di kisaran Rp25 miliar.
Dimana sebagian besar anggaran tersebut hanya cukup untuk membiayai kebutuhan rutin dan operasional.
Seperti gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pembayaran listrik dan air, hingga biaya Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Pagu yang ada itu sebagian besar hanya habis untuk kebutuhan operasional rutin. Untuk penguatan layanan di lapangan, ruangnya sangat terbatas,” ujarnya Senin, 12 Januari 2026.
Abdul Rohim menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat peran strategis Damkar, terutama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Pasalnya, beban kerja Damkar kini semakin luas dan tidak hanya terbatas pada penanganan kebakaran.
“Sekarang ini hampir setiap ada masalah di masyarakat, Damkar yang jadi solusi. Mulai dari kebakaran, evakuasi hewan, sampai bantuan teknis ke warga,” katanya.
Rohim menegaskan bahwa Damkar merupakan OPD yang berkaitan langsung dengan musibah dan bencana, sehingga kebijakan efisiensi anggaran perlu dilakukan secara proporsional dan tidak mengorbankan keselamatan masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan anggaran akibat efisiensi ini berisiko membuat upaya pencegahan tidak berjalan optimal.
Jika pencegahan melemah, potensi terjadinya musibah justru akan semakin besar dan berdampak pada kerugian material maupun non-material.
Atas kondisi tersebut, Komisi III DPRD Kota Samarinda berencana untuk membahas ulang kebutuhan Damkar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Damkar juga diminta menyampaikan secara rinci kebutuhan fisik dan non-fisik yang mendesak untuk mendukung kinerja di lapangan.
“Kami akan mengupayakan jalan keluar, baik dengan berdiskusi bersama TAPD maupun membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui dana CSR,” pungkasnya.
