Samarinda, infosatu.co – Anggota DPRD Kaltim Muhammad Adam meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memberikan perhatian terhadap anggaran Kesekretariatan DPRD Kaltim.
Hal itu bertujuan agar kegiatan kedewanan seperti Reses yang wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota dewan dapat terlaksana dengan baik.
Selain itu ia juga menyampaikan salah satu OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, yang terkesan “berat” untuk menyetujui usulan anggaran yang sebelumnya telah didiskusikan bersama antara DPRD Kaltim dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim sejak 2021 silam.
“BPKAD berat tandatangan waktu itu dan harus diberikan pemahaman, bahwa Banggar dan TAPD kalau itu tidak diseriusi, maka hingga Reses masa sidang II dan III dan seterusnya sampai Desember yang sudah masuk rencana kita susun tidak akan terlaksana.
Berdasarkan hasil Rencana Kerja (Renja) DPRD Kaltim, anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan kedewanan di tahun 2022 mencapai Rp 320 miliar.
Akan tetapi, setelah melalui pembahasan-pembahasan bersama TAPD Kaltim di tahun 2021 hingga akhirnya yang disetujui hanya Rp 170 miliar. Yang menjadi berat bagi DPRD Kaltim adalah, angka tersebut ternyata dikunci di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Kaltim tahun 2022.
“Hasil Renja kegiatan di tahun 2022 menjadi Rp 320 miliar. Tapi tiba-tiba dikunci di RKPD, lalu dianggap sudah buntu. Setelah anggaran habis, kemungkinan anggaran bisa didahulukan.Jadi tidak harus menunggu APBD Perubahan, paling cepat Agustus,”urainya.
Sehingga DPRD Kaltim meminta Pemprov Kaltim agar benar-benar serius terkait penganggaran kegiatan kedewanan.
“Sehingga tidak ada program yang akhirnya terpaksa tidak dilaksanakan, lantaran tidak adanya dukungan pemerintah daerah,” tegasnya.
