Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan Masjid Al-Ihsan dan menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat Kelurahan Sidodamai.
Hal ini disampaikan saat dirinya menggelar reses masa persidangan II tahun 2025 di RT 27 dan RT 09, Jalan Damai, Kecamatan Samarinda Ilir, pada Kamis, 3 Juli 2025.
Dalam dialog dengan warga, Sapto menerima sejumlah keluhan, mulai dari pembangunan masjid yang mangkrak sejak tahun 1992, banjir tahunan, hingga keterbatasan akses pendidikan menengah dengan belum adanya SMA di Kecamatan Samarinda Ilir tersebut.
Keluhan utama datang dari Ketua RT 27 yang menyebut pembangunan Masjid Al-Ihsan yang telah secara swadaya baru mencapai 30 persen.
Menanggapi hal itu, Sapto menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke tingkat provinsi, bahkan langsung ke Gubernur Kaltim.
Ia juga meminta pihak RT dan yayasan segera melengkapi syarat administratif agar dapat diakomodasi dalam APBD provinsi.
“Masjid ini harus diselesaikan dalam waktu dekat. Kami minta tolong pak RT dan yayasan segera melengkapi persyaratan. Kita bantu lewat pelelangan yang dikerjakan oleh provinsi. Ini amal jariyah, dan tidak ada yang tidak bisa,” ujar Sapto.
Ia menambahkan akan menurunkan tim desain untuk mengaudit kebutuhan teknis dan kekurangan anggaran pembangunan.
Hal ini dilakukan agar pendanaan bisa lebih tepat sasaran dan terencana secara profesional.
Tak hanya itu, warga RT 09 juga mengeluhkan persoalan banjir yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Menurut Ketua RT setempat, saat hujan deras, air bisa naik hingga dua meter dan merendam permukiman warga.
Sapto menilai, persoalan banjir masuk dalam ranah kewenangan provinsi dan ia akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait.
“Tanggung jawab banjir itu juga bagian provinsi. Saya akan tanya dinas mana yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Sementara itu, warga juga menyoroti tidak adanya SMA negeri di kawasan tersebut yang menyulitkan siswa dalam sistem zonasi.
Setiap tahun, banyak siswa ditolak saat pendaftaran sekolah karena tidak ada SMA di wilayah mereka.
Menjawab hal tersebut, Sapto menyebut akan memperjuangkan kebutuhan pendirian SMA baru di Sidodamai.
Ia meminta agar semua ketua RT mengirim surat resmi ke DPRD sebagai dasar administratif tindak lanjut.
“Saya sudah tangkap poin-poin keluhan tadi. Tapi sebaiknya masing-masing RT membuat surat usulan ke kantor DPRD, agar lebih jelas dan enak kita tindak lanjuti,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat akan terus dibangun sebagai bentuk tanggung jawab wakil rakyat dalam mewujudkan pembangunan yang merata.
