Samarinda,infosatu.co – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Perlindungan, Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal tengah berlangsung di antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
“Harapannya tenaga kerja lokal kita bisa bersaing dan yang kami inginkan dan tentu kami usahakan, ketika IKN hadir 70 persen tenaga kerjanya dari Kaltim,” kata Ketua Pansus Raperda Tenaga Kerja Lokal di DPRD Kaltim M Udin usai Rapat Paripurna ke-6 di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Senin (25/3/2024).
Untuk meningkatkan daya saing calon tenaga kerja lokal, ia menilai perlu adanya perbaikan sumber daya manusia (SDM) tingkat lokal Benua Etam. Sebab, kompetisi semakin tinggi seiring ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kaltim.
Salah satu langkah yang dapat dijalankan dengan memperbaiki mutu pendidikan agar lebih unggul. “Perguruan tinggi kita masih belum seunggul di Pulau Jawa. Perda tersebut diharapkan menjadi lompatan kemajuan Kaltim terutama peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal,” ungkap Udin.
Langkah lain yang dapat dijalankan, lanjutnya, dengan melakukan rapat di internal Pansus Raperda Tenaga Kerja Lokal di DPRD Kaltim. Nantinya, pembahasan akan berlanjut dengan mengundang Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk meminta data perusahaan.
“Nanti, kita perlu data terkait perusahaan mana yang sudah memprioritaskan tenaga kerja lokal dan mana yang belum. Sebab, saya lihat di Kutai Timur saja pada perusahaan Kobexindo pekerjanya dari tenaga kerja asing,” ungkapnya.
Kendati demikian, Udin menyadari bahwa hal itu terjadi karena kompetensi atau skill tenaga kerja lokal masih kalah dibandingkan tenaga kerja asing.
“Ya tidak bisa sepenuhnya disalahkan juga, karena setiap perusahaan pasti ada kompetensinya sendiri untuk perekrutan. Maka dari itu, kita akan bekerja sama dengan Disnaker,” jelasnya.
LAnggota Komisi I DPRD Kaltim ini berharap agar nantinya perda tersebut mampu meningkatkan potensi tenaga kerja lokal masuk di sejumlah perusahaan yang ada di Kaltim. Apalagi, nantinya setelah IKN beroperasi.
