Samarinda, infosatu.co – Keberadaan anak punk atau sekelompok anak muda yang menganut subkultur punk, masih berkeliaran di sejumlah titik jalanan Kota Balikpapan mendorong Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), H Baba, angkat bicara.
Ia menilai kondisi ini menjadi cerminan lemahnya perlindungan terhadap anak di tingkat akar rumput yang seharusnya menjadi prioritas kerja lembaga terkait.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin, 21 Juli 2025, bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kalimantan Timur dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Baba menegaskan bahwa perlu ada langkah nyata dan terukur untuk mengatasi fenomena sosial ini.
“Apakah kita harus membiarkannya? Ya tentu kita harus mencari solusi untuk mengatasi ini,” ujarnya saat menyampaikan pandangan dalam forum tersebut.
Menurut Baba, anak-anak yang berada dalam situasi rentan seperti ini berisiko tinggi mengalami kekerasan, eksploitasi, bahkan kriminalisasi. Situasi ini, menurutnya, tak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap masa depan anak-anak dan pembangunan generasi di Kalimantan Timur.
Ia juga menyoroti lemahnya sumber daya manusia di internal KPAD Kaltim. Hingga kini, lembaga tersebut hanya diperkuat oleh tujuh orang anggota aktif, yang menurut Baba sangat tidak sebanding dengan kompleksitas persoalan anak yang harus dihadapi di seluruh wilayah provinsi.
“Apakah cukup tujuh orang, sementara dari tahun ke tahun makin meningkat kasus-kasus di Kalimantan Timur,” kritiknya.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan alokasi anggaran operasional bagi KPAD. Dana yang memadai dinilai penting untuk menunjang kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta menjangkau daerah-daerah yang selama ini luput dari intervensi perlindungan anak karena keterbatasan sumber daya.
Baba menegaskan bahwa DPRD siap mendukung langkah-langkah penguatan kelembagaan jika ada komitmen serius dari KPAD dan DP3A untuk memperbaiki sistem perlindungan anak secara menyeluruh.
“Evaluasi itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah perbaikan struktural. Kita ingin KPAD ini lebih responsif dan progresif, jangan cuma menunggu laporan, tapi juga aktif turun ke lapangan,” kata legislator dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Ia juga berharap agar program-program perlindungan anak tidak sebatas agenda tahunan yang bersifat formalitas, tetapi menjadi gerakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah urban seperti Balikpapan yang mengalami tekanan sosial cukup tinggi.
“Kalau perlu, kita buat tim lintas sektor untuk menangani masalah anak pank ini secara serius. Karena ini bukan cuma soal penertiban, tapi soal perlindungan, pendidikan, dan masa depan mereka,” tutup Baba.
