Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel menyoroti urgensi penutupan sementara Jembatan Mahakam I setelah insiden terbaru, ketika kapal tongkang kembali menabrak pilar utama jembatan. Insiden ini merupakan yang ke-23 kalinya terjadi dan dinilai sebagai yang paling parah.
Menanggapi kejadian itu, Ekti mengatakan bahwa DPRD Kaltim telah melakukan rapat pimpinan bersama Komisi II untuk merumuskan langkah-langkah pengamanan. Salah satu keputusan yang muncul adalah mendorong penutupan sementara jembatan demi keselamatan publik.
“Setelah diskusi internal, kami sepakat meminta jembatan ditutup sementara. Hari ini tim dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sudah turun untuk memeriksa kondisi teknis struktur jembatan,” ujarnya pada Rabu, 30 April 2025.
Tim teknis, kata Ekti, menggunakan peralatan khusus untuk mengukur tingkat getaran dan kekuatan struktur jembatan. Menurutnya, secara visual saja kondisi jembatan sudah sangat mengkhawatirkan.
“Dari pandangan awam pun, jembatan ini sudah tak layak lagi dilalui. Kali ini kapal menghantam langsung pilar utama, dan tidak ada lagi pelindungnya,” tegas Ekti.
Pihaknya juga mengusulkan agar tidak hanya akses darat di atas jembatan yang ditutup, tetapi juga jalur sungai di bawahnya. Namun, keputusan akhir berada di tangan lembaga teknis di bawah pemerintah pusat seperti Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Pelindo.
“Kami ingin dua jalur itu ditutup total, tapi DPRD tidak punya kewenangan langsung. KSOP dan Pelindo berada di bawah Kementerian Perhubungan, jadi kami tidak bisa campur tangan,” jelasnya.
Selain itu, Ekti menyayangkan lambannya respons dari instansi vertikal tersebut dalam merespons situasi yang dianggap genting. Alasan yang sering dikemukakan, menurutnya, adalah dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau hanya berpikir soal ekonomi tanpa memperhatikan keselamatan, itu keliru. Jangan sampai ada korban baru tindakan diambil. Keselamatan harus lebih diutamakan,” tegasnya.
Ekti juga mengungkapkan bahwasanya DPRD bersama kepolisian dan kejaksaan telah membahas potensi aspek pidana terkait insiden tersebut, dan proses hukum kini tengah berjalan.
“Kami berharap agar semua pihak terutama pemerintah pusat lebih sigap dalam mengambil keputusan sebelum terjadi hal yang tak diinginkan,” pungkasnya.
