Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel, mengingatkan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan seluruh warga, khususnya generasi muda dari keluarga kurang mampu.
Hal itu ia sampaikan sebagai bentuk penegasan komitmen DPRD Kalimantan Timur dalam mengawal pelaksanaan program bantuan pendidikan tinggi bertajuk Gratispol.
Menurutnya, program tersebut bukan sekadar intervensi jangka pendek, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan tidak ada mahasiswa asal Kalimantan Timur yang putus kuliah hanya karena alasan ekonomi.
“Kita ingin memastikan melalui program Gratispol ini tidak ada mahasiswa asal Kaltim yang putus kuliah hanya karena persoalan biaya,” ujar Ekti dalam keterangannya, Sabtu, 7 Juli 2025.
Gratispol merupakan program yang dirancang untuk menanggung penuh biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur yang kuliah di wilayah provinsi tersebut.
Sementara bagi mereka yang melanjutkan pendidikan di luar daerah, skema bantuan akan disalurkan melalui mekanisme beasiswa yang dikelola masing-masing perguruan tinggi.
“Pemprov bakal kasih biaya penuh UKT mahasiswa yang kuliah di wilayah provinsi Kaltim. Kalau kuliah di luar provinsi, akan diberikan bantuan melalui skema beasiswa masing-masing kampus,” jelasnya.
Program ini, lanjut Ekti, merupakan hasil refleksi dari berbagai dinamika di lapangan, terutama berkaitan dengan kesulitan mahasiswa dalam membayar biaya pendidikan.
Dalam beberapa tahun terakhir, angka mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah karena kendala biaya menunjukkan kecenderungan yang masih tinggi.
Kondisi ini menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kaltim bersama jajaran mitra kerja di sektor pendidikan.
Langkah korektif kemudian dirumuskan dalam bentuk skema pembiayaan yang lebih terukur, menyasar langsung kelompok sasaran yang membutuhkan, dan memperhatikan prinsip pemerataan akses.
DPRD tidak hanya ingin program ini hadir sebagai solusi teknis, melainkan sebagai simbol keberpihakan politik anggaran kepada kelompok rentan.
Menurut Ekti, pendidikan tinggi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang, bukan beban anggaran semata.
Karena itu, pelaksanaan Gratispol harus dijaga dengan semangat keberlanjutan dan pengawasan yang ketat.
DPRD Kalimantan Timur, dalam hal ini, berkomitmen mengawal baik sisi regulasi maupun alokasi anggaran agar manfaat program ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
Respon positif terhadap kehadiran Gratispol pun mulai bermunculan dari berbagai kalangan.
Di lingkungan kampus, baik dosen maupun mahasiswa, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah terhadap masalah klasik yang sering menjerat mahasiswa, yakni kendala biaya kuliah.
Harapan besar disematkan agar program ini tidak berhenti di satu periode, tetapi dikembangkan sebagai kebijakan permanen.
Ekti menilai keberhasilan Gratispol tak hanya akan diukur dari jumlah mahasiswa yang terbantu, tetapi juga dari dampak jangka panjang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing pemuda Kalimantan Timur di tingkat nasional.
“Setiap rupiah yang digelontorkan dari APBD harus betul-betul memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing generasi muda daerah,” tegasnya.
Di tengah tantangan pembangunan yang kian kompleks, Ekti menilai pendidikan tinggi sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berdaya saing.
Karena itu, DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa dukungan terhadap sektor pendidikan tidak boleh setengah hati.
“Dengan Gratispol, kita ingin menunjukkan bahwa negara hadir dan berpihak. Bukan hanya dalam bentuk wacana, tetapi melalui kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat,” pungkasnya.
