Samarinda, infosatu.co – Ancaman banjir yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), menjadi perhatian serius di tengah dikejarnya target swasembada pangan dalam enam bulan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan bahwa pencapaian target ini membutuhkan strategi lintas sektor serta perencanaan antisipatif menghadapi cuaca ekstrem.
Sarkowi menegaskan bahwa banjir yang terjadi beberapa waktu terakhir berpotensi mengganggu aktivitas tanam dan panen.
Hal ini, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi serius demi keberhasilan program nasional yang telah disepakati bersama Menteri Pertanian.
“Target enam bulan itu sudah jadi kesepakatan dengan Menteri Pertanian, jadi harus diupayakan. Tapi kalau di lapangan ada kendala seperti banjir dan itu mengganggu aktivitas, ya tentu perlu kita evaluasi lagi,” katanya, Rabu, 28 Mei 2025.
Ia menjelaskan, tingginya curah hujan telah menyebabkan genangan dan banjir di sejumlah kawasan pertanian di Kaltim.
Oleh karena itu, strategi mitigasi bencana harus menjadi bagian integral dari rencana swasembada agar tidak terjadi kegagalan produksi.
Sarkowi juga menyoroti bahwa pencapaian target swasembada tidak bisa dibebankan hanya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Ia menyebutkan perlunya distribusi tanggung jawab yang jelas ke seluruh kabupaten/kota sesuai kapasitas masing-masing wilayah.
“Target ini adalah target Kalimantan Timur. Jadi, harus didistribusikan ke kabupaten/kota. Kutai Kartanegara berapa, Penajam berapa, Paser berapa, Samarinda berapa. Itu harus dirinci,” jelasnya.
Politisi Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya sinergi anggaran antara APBN, APBD provinsi, dan kabupaten/kota agar pembiayaan program swasembada tidak timpang dan lebih terintegrasi.
“Kalau semuanya mengandalkan Kalimantan Timur saja, berat. Ini kan juga bagian dari kinerja Kementerian Pertanian. Maka harus ada sinergitas soal anggaran. APBN, APBD provinsi, dan kabupaten/kota harus berjalan bersama,” tegasnya.
Menurutnya, kolaborasi tidak cukup hanya pada sektor pendanaan, tapi juga harus menyentuh aspek teknis seperti distribusi logistik, penyuluhan pertanian, hingga pengawasan tahapan pelaksanaan.
“Dengan kolaborasi anggaran, pengawasan yang tepat, kontrol yang tepat, dan tahapan yang jelas, saya yakin target ini bisa tercapai,” pungkasnya.
