Yogjakarta, infosatu.co – Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar selama dua hari, Sabtu hingga Minggu (14–15 Juni 2025).
Bimtek ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah serta meningkatkan kapasitas lembaga legislatif.
Fokus utama dalam Bimtek tersebut adalah mempererat kemitraan strategis antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menyampaikan, kerja sama yang harmonis antara legislatif dan eksekutif menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan setiap kebijakan daerah benar-benar berjalan efektif dan berpihak kepada rakyat,” katanya.
“Sinergi antar lembaga bukan hanya keharusan, tapi menjadi kebutuhan dalam menciptakan tata kelola yang berkualitas,” ujar Ekti.
Ekti juga menekankan pentingnya Bimtek sebagai media pembelajaran bagi para legislator, terlebih bagi anggota DPRD yang baru menjabat untuk periode 2024–2029.
Menurutnya, pemahaman terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sangat penting agar fungsi pengawasan dan penganggaran bisa dijalankan secara optimal.
Senada, Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis menilai, pembaruan pemahaman terkait aspek hukum dan kebijakan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak bagi anggota dewan.
“Materi-materi seperti RPJMD, serta penyikapan terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, menjadi bekal penting untuk memastikan DPRD tetap selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah,” jelasnya.
Ananda berharap pelatihan ini memberi dampak nyata terhadap kinerja legislatif, terutama dalam mendorong pembangunan yang merata dan berpihak kepada rakyat.
Salah satu sesi utama dalam pelatihan tersebut adalah pembahasan teknis penyusunan RPJMD. Fernando H Siagian dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus berbasis data yang akurat dan terintegrasi dengan dokumen strategis seperti RPJPD dan RPJMN.
“RPJMD itu bukan sekadar formalitas dokumen, tetapi panduan operasional untuk pembangunan lima tahun ke depan,” katanya.
“DPRD harus berperan aktif memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat,” papar Fernando.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan anggaran agar tidak hanya efisien secara administrasi, tetapi juga memberi hasil konkret bagi publik.
Selain itu, peserta Bimtek juga terlibat dalam diskusi interaktif seputar struktur organisasi pemerintahan daerah, perpajakan, dan strategi peningkatan pendapatan daerah.
Berbagai pertanyaan yang muncul dari anggota DPRD menandakan antusiasme serta keseriusan mereka dalam memperkuat fungsi dan peran lembaga legislatif.
