Yogyakarta, infosatu.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Kunjungan tersebut guna mempelajari strategi peningkatan efektivitas agenda kerja legislatif serta penguatan tata kelola kelembagaan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menyebut kunjungan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penyusunan agenda tahunan dewan dan meningkatkan kualitas hubungan legislatif dengan eksekutif di daerah.
“Kami tidak hanya belajar teknis, tapi juga semangat kolaboratif dan budaya kerja yang partisipatif. Ini yang ingin kami bawa pulang dan kembangkan di Kaltim,” ujar Yenni.
Delegasi DPRD Kaltim terdiri atas sejumlah anggota aktif, antara lain Anggota Badan Musyawarah (Banmus), Salehuddin, dan Ketua Badan Kehormatan (BK), Subandi.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif, rombongan Kaltim disambut oleh pimpinan serta jajaran sekretariat DPRD DIY.
Diskusi antara dua lembaga legislatif ini memfokuskan pada mekanisme penyusunan dan penjadwalan agenda Alat Kelengkapan Dewan (AKD), pembentukan Panitia Khusus (Pansus), serta strategi harmonisasi kerja antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
DPRD DIY dinilai sukses menjaga keseimbangan fungsi legislatif dan eksekutif dengan tetap menjunjung partisipasi publik.
Salah satu hal yang paling disorot dalam kunjungan ini adalah sistem penyusunan jadwal berbasis kesepahaman antarfraksi dan pemanfaatan sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh DPRD DIY, yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Salehuddin mengapresiasi pengelolaan waktu dan kepastian jadwal kegiatan DPRD DIY, yang menurutnya patut dijadikan acuan untuk membangun sistem yang lebih tertib di Kalimantan Timur.
“Ketepatan waktu dan kepastian jadwal sangat penting dalam mendukung kualitas pengambilan keputusan strategis DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menggarisbawahi pentingnya aspek etika kelembagaan dan disiplin internal. Menurutnya, kunjungan ke DPRD DIY memberikan banyak masukan dalam membangun integritas dan akuntabilitas di lingkungan DPRD Kaltim.
“Kami tidak ingin kunjungan ini hanya berhenti di tataran diskusi. Hasilnya harus ditindaklanjuti dalam bentuk sistem kerja yang lebih baik, khususnya dalam hal penguatan etika, kedisiplinan, dan efektivitas pengawasan,” tegas Subandi.
Yenni menambahkan bahwa kunjungan ini juga menjadi ajang refleksi bagi DPRD Kaltim untuk mengevaluasi sistem internal dalam menjawab dinamika daerah dan aspirasi rakyat secara lebih responsif.
Rombongan DPRD Kaltim berkomitmen untuk membawa hasil kunjungan ini sebagai praktik baik (best practices) yang bisa diadopsi dan disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan dan budaya kerja legislatif di Kalimantan Timur.
