Samarinda, infosatu.co – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kalimantan Timur, mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Lembaga legislatif ini menilai bahwa peran UPTD sangat penting, terutama dalam konteks penanganan infrastruktur darurat seperti kerusakan jalan, banjir, dan longsor.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa UPTD merupakan ujung tombak di lapangan.
Ia menyampaikan bahwa dalam banyak kejadian bencana, tim teknis dari UPTD selalu menjadi pihak pertama yang hadir dan langsung melakukan tindakan.
“Mereka yang langsung bergerak ketika terjadi kerusakan jalan, banjir, atau longsor. UPTD ini adalah garda terdepan,” ujar Reza, politisi dari Partai Gerindra kepada awak media di Kantor DPRD Kaltim pada Senin, 19 Mei 2025.
Namun, menurutnya, peran penting tersebut belum diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai. Ia menyebut bahwa alokasi dana bagi UPTD masih tergolong sangat kecil dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawab teknis yang harus mereka emban di lapangan.
“UPTD ini sangat kecil anggarannya. Padahal tugas mereka berat dan seringkali harus cepat bertindak, apalagi saat kondisi force majeure,” katanya.
Reza juga menjelaskan bahwa Komisi III DPRD Kaltim telah menyiapkan langkah untuk mendorong peningkatan anggaran bagi UPTD, terutama dalam rancangan anggaran tahun mendatang.
Tujuannya adalah agar pelaksanaan pemeliharaan jalan dan penanganan infrastruktur bisa berlangsung lebih maksimal, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan teknis di wilayah-wilayah rawan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kondisi geografis Kalimantan Timur yang luas dan penuh tantangan mengharuskan tingkat kesiapsiagaan yang sangat tinggi.
Apalagi, dengan akan dimulainya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), kesiapan infrastruktur di daerah menjadi semakin krusial, terutama di wilayah penyangga serta kawasan yang memiliki risiko bencana tinggi.
“UPTD harus dibekali dengan alat dan dana yang memadai, karena mereka tidak hanya bertugas memperbaiki, tapi juga menjaga keselamatan masyarakat,” tegas Reza.
Dukungan terhadap penguatan UPTD, menurut Reza, bukan semata soal peningkatan anggaran. Ia menyebut perlu adanya penataan struktur kelembagaan, pemenuhan kebutuhan alat berat, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat teknis.
