Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel, menegaskan lembaga legislatif akan terus mengawal berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Ia menilai keberhasilan program seperti Gratispol dan Jospol sangat bergantung pada komitmen semua pihak dan pemahaman publik terhadap tahapan pelaksanaannya.
“Kami di DPRD tetap fokus pada pengawasan dan dukungan terhadap visi-misi yang telah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur,” katanya.
“Tapi masyarakat juga perlu tahu, semua itu butuh proses, tidak bisa instan,” ujarnya pada Sabtu, 7 Mei 2025.
Ekti mengungkapkan, beberapa aspirasi masyarakat di sektor pendidikan menuntut percepatan realisasi program pendidikan gratis.
Namun ia menekankan, pelaksanaan di lapangan harus melalui tahapan yang sesuai dengan aturan dan kesiapan anggaran.
“Banyak masyarakat berharap hasil secepat membalik telapak tangan, tapi harus kita pahami, ada mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Semua itu berproses,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Menurut Ekti, Pemprov Kaltim telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan program prioritas, khususnya di bidang pendidikan.
Ia menyebutkan bahwa mulai tahun 2025, mahasiswa baru sudah akan merasakan manfaat program pendidikan gratis, dan kelanjutannya akan diperkuat lagi dalam APBD 2026.
“Gubernur dan Wakil Gubernur sudah menyampaikan program pendidikan gratis akan mulai diterapkan untuk mahasiswa baru tahun ini, dan anggarannya akan terus diperkuat di tahun anggaran berikutnya,” tegasnya.
Sebagai kader partai yang juga berada di struktur legislatif, Ekti menyatakan komitmennya untuk mengawal implementasi program-program yang dijanjikan dalam masa kampanye dan dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“DPRD sebagai mitra eksekutif punya tanggung jawab untuk memastikan visi-misi kepala daerah berjalan sesuai arah. Kami di legislatif akan terus mendampingi melalui fungsi pengawasan dan penganggaran,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang aktif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat agar setiap program dapat dipahami, diterima, dan dijalankan secara maksimal.
