Samarinda, infosatu.co — Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyatakan dukungannya terhadap wacana penerapan parkir berlangganan berbasis digital tanpa juru parkir.
Penerapan parkir berlangganan injmi
digagas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).
Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan dan jaminan keamanan bagi masyarakat.
Menurut Iswandi, penerapan sistem parkir berlangganan sebaiknya dilakukan secara bertahap dan dimulai dari lingkungan aparatur pemerintah sebagai contoh sebelum diterapkan secara luas.
“Ini harus dimulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dulu. Setelah itu instansi-instansi, baru masyarakat umum,” ujarnya, Selasa, 3 Februari 2026.
Sebagai informasi, skema parkir berlangganan berbasis digital yang digagas Dishub Kota Samarinda dirancang untuk menciptakan sistem pembayaran parkir yang lebih tertib dan transparan tanpa transaksi tunai di lapangan.
Program ini juga ditujukan sebagai solusi penataan perparkiran jangka panjang, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan potensi kebocoran pendapatan.
Penerapan penuh sistem tersebut akan ditargetkan berjalan pada 2026 di Samarinda.
Iswandi menyebut, DPRD pada prinsipnya, mendukung kebijakan tersebut selama pengelolaan parkir yang berada di bawah Pemerintah Kota benar-benar dibenahi.
Iswandi menekankan agar warga yang telah membayar iuran parkir berlangganan tidak lagi mengalami pungutan tambahan di lapangan.
“Kalau memang sudah berlangganan, jangan sampai masih ada pungutan-pungutan lagi,” tegasnya.
Selain soal pelayanan, Iswandi juga menyoroti persoalan keamanan kendaraan, khususnya maraknya kasus kehilangan helm di Samarinda.
Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat dan mencoreng citra kota.
“Kita ini darurat helm hilang. Orang dari Bontang atau Balikpapan ke Samarinda, helmnya hilang, tapi tidak ada tanggung jawab. Saat parkir tidak ada petugas, tapi ketika mau ambil motor, baru muncul,” katanya.
Ia menilai, rencana parkir berlangganan berbasis digital harus menjadi kesempatan untuk melakukan pembenahan pengelolaan perparkiran secara profesional.
Pemerintah, tidak bisa hanya menuntut kepatuhan masyarakat tanpa memberikan pelayanan yang seimbang.
“Kalau kita meminta sesuatu kepada masyarakat, maka pemerintah juga harus memberikan layanan yang layak,” pungkasnya.
