Samarinda, infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengusulkan pembangunan jalan pesisir atau coastal road yang akan menghubungkan Jembatan 1 Samarinda ke Jalan Kapten Soedjono, tepatnya ke Jembatan Achmad Amins (dahulu dikenal sebagai Jembatan Mahkota 2).
Pembangunan jalur ini diyakini dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan di ruas Jalan Otto Iskandardinata dan kawasan Selili. Menanggapi gagasan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan dukungannya.
Reza, begitu ia disapa, menilai pembangunan jalan di atas air tersebut sebagai wujud inovasi yang berani dan berpotensi menjadi daya tarik baru bagi kota Samarinda.
“Kita saling mendukung jika adanya pembangunan ‘coastal’ road dan flyover ini menjadi semangat inovasi dan keberanian untuk membawa wajah baru bagi daerah. Coastal road, jika dirancang dengan matang, bisa menjadi ikon baru konektivitas Kaltim,” jelas Reza.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Kaltim masih menghadapi persoalan besar terkait kondisi jalan provinsi yang belum merata, terutama di wilayah pelosok dan pesisir yang masih membutuhkan perhatian anggaran.
“Masih banyak ruas jalan provinsi di daerah pedalaman, pesisir, dan perbatasan yang rusak dan membutuhkan anggaran besar untuk perbaikan maupun peningkatan kualitas,” terangnya.
Ia juga menekankan pentingnya jalan-jalan tersebut sebagai penunjang perekonomian masyarakat serta akses penting ke layanan publik.
“Jalan-jalan itulah nantinya yang akan menjadi urat nadi ekonomi masyarakat, penghubung antar kecamatan, serta akses utama menuju pusat layanan kesehatan dan pendidikan,” sambungnya.
Lebih jauh, Reza mendorong agar rencana pembangunan besar seperti coastal road dapat sejalan dengan skala prioritas berbasis kebutuhan masyarakat di daerah.
“Jangan sampai pembangunan yang bersifat monumental justru mengalihkan fokus dari kebutuhan dasar yang lebih mendesak,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan berkomitmen mengawal proses pembangunan ini agar tetap berjalan sesuai arah yang mengutamakan kepentingan rakyat.
“Kami siap mengawal proses ini agar setiap program pembangunan tetap berpihak pada rakyat, berimbang antara visi besar dan kebutuhan dasar. Karena pada akhirnya, tujuan utama dari pembangunan adalah menghadirkan kemudahan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kaltim,” tutupnya.
