Samarinda, infosatu.co — Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Deni Hakim, menegaskan bahwa penanganan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) tidak dapat dilakukan secara maksimal apabila tidak didukung oleh kelengkapan peralatan pengujian kendaraan.
Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, menyusul masih sulitnya penertiban ODOL di lapangan.
Deni menjelaskan, dalam rapat tersebut Komisi III membahas berbagai permasalahan yang belakangan muncul di Kota Samarinda.
Salah satunya terkait ODOL yang hingga kini masih menjadi perhatian dan pertanyaan masyarakat.
Ia mengungkapkan, persoalan ODOL hingga saat ini masih sulit untuk ditertibkan.
Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk memenuhi sarana dan prasarana pendukung agar penegakan aturan dapat berjalan optimal.
“Di sisi lain, kita juga menginginkan agar peralatan harus dipenuhi, termasuk pengadaan alat, pengujian KIR,” ujarnya, Selasa 13 Januari 2026 di Kantor DPRD Samarinda.
Menurut Deni, pemenuhan peralatan pengujian kendaraan merupakan syarat penting.
“Hal ini harus dipenuhi karena apabila kita ingin melakukan uji terhadap kendaraan-kendaraan berat, maka peralatannya juga tentu harus tersedia,” lanjutnya.
Ia menegaskan, ketiadaan peralatan akan berdampak pada ketidakpastian data kapasitas kendaraan berat yang beroperasi di Kota Samarinda.
Oleh karena itu, Komisi III DPRD Samarinda mendorong Dishub untuk tetap mengusulkan pengadaan peralatan tersebut dalam perencanaan anggaran.
“Nanti akan kami perjuangkan di TAPD agar anggaran terkait ODOL ini dapat dipenuhi,” ujarnya.
Ia kembali menekankan, upaya penertiban ODOL tidak cukup hanya dengan melakukan pemantauan di lapangan, tetapi harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas yang memadai.
