Balikpapan, infosatu.co – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) membahas penyempurnaan draf Raperda tentang Perubahan Perda Provinsi Kaltim Nomor 02 Tahun 2016 yang mengatur Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah.
Pembahasan dalam bentuk rapat kerja itu berlangsung di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Kamis pekan lalu (19/10/2023). Selain para legislator, kegiatan itu juga dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi (OPD Pemprov) Kaltim.
Mereka di antaranya, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Noryani Sorayalita, Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agus Tianur, dan sejumlah OPD lainnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati mengatakan bahwa PUG harus dilaksanakan secara serius oleh seluruh pihak terkait. Oleh karena itu, pembahasannya melibatkan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Agar regulasi ini dapat berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Harapan atau tujuan utama pembuatan regulasi PUG untuk mengatasi berbagai kompleksitas masalah kesenjangan gender. Juga, memperjuangkan kesetaraan gender sehingga kaum Hawa memiliki kesempatan yang sama dengan kaum Adam dalam berbagai hal.
“Sehingga tidak ada lagi kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan yang didapat, baik laki-laki maupun perempuan di berbagai bidang pembangunan,” ungkap Puji.
Politikus NasDem ini menjelaskan, pelaksanaan PUG merupakan strategi mencapai kesetaraan dan Keadilan gender dalam aspek kehidupan. Hal ini melalui program dan kebijakan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan.
Kaum perempuan dan laki-laki perlu diberdayakan dalam berbagai tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan. Juga, dalam pelaksanaan program dan kegiatan di segala bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub mengungkapkan hal senada. Menurutnya, dilibatkannya OPD dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda PUG untuk mengakomodasi kebutuhan dari masing-masing instansi.
“Karena OPD yang paling paham dan pengguna dari perda ini. Sebab, OPD nanti yang akan merencanakan semua program-program yang terkait dengan pengarusutamaan gender,” jelasnya.
Karena alasan itu, OPD yang hadir dalam rapat kerja diminta memberikan masukan tentang hal yang dibutuhkan untuk dimasukkan dalam draf raperda tersebut.
“Supaya dalam perspektif keterlibatan pembangunan di daerah tidak ada lagi pemilahan antara jenis kelamin. Jadi, perempuan dan laki-laki itu secara prinsip sama dan tidak ada lagi diskriminasi,” terang Politisi PPP ini.
Karena menurut dia, selama ini sering sekali ada perlakuan-perlakuan yang tidak seimbang dari kelompok-kelompok sasaran pembangunan tersebut. Untuk itu, perspektif pengarusutamaan gender juga harus menggunakan pendekatan yang namanya data pilah penduduk.
“Misalnya, jenis kelamin laki-laki berapa dan perempuan berapa. Sehingga tidak seperti selama ini. Karena tidak berdasarkan data pilah penduduk, akhirnya sasaran pembangunan terlalu dominan sama yang laki-laki saja perempuan tidak,” jelas Rusman.
Sementara, Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita selaku pengusul Raperda tentang Perubahan Perda PUG mengatakan bahwa terdapat tujuh strategi penguatan kelembagaan PUG. Strategi itu adalah penguatan komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran, data terpilah, instrumen PPRG (perencanaan dan penganggaran responsif gender), dan partisipasi masyarakat.
“Maka itu, DKP3A perlu masukan dari perangkat daerah untuk kesempurnaan perda ini. Harapannya. Perda PUG ini dapat memberikan dampak perubahan yaitu mengecilnya kesenjangan gender,” pungkasnya.
