Samarinda, infosatu.co – Rombongan dari DPRD Provinsi Banten terdiri tiga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), Bapemperd melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) di Gedung E, Jumat, 11 Juli 2025.
Kunjungan ini bertujuan mendalami mekanisme penyusunan anggaran, penjadwalan agenda legislatif dan penyusunan program legislasi daerah (Prolegda).
Ismi Nila Sawitri, Perencana Ahli Muda sekaligus Koordinator Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan di Sekretariat DPRD Kaltim, menyatakan bahwa pihaknya memaparkan seluruh rangkaian penyusunan APBD.
Baik murni maupun perubahan yang saat ini masih pada tahap penyusunan Rancangan Awal RKPD.
“Selanjutnya, setelah RKPD ditetapkan, barulah masuk ke pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA‑PPAS) yang dilakukan bersama antara eksekutif dan DPRD,” ujar Ismi.
Ia menekankan bahwa kunjungan ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan mendorong pembelajaran antarlembaga legislatif untuk meningkatkan tata kelola anggaran dan perencanaan yang lebih efektif dan akuntabel.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten, Muhammad Faizal, yang memimpin rombongan, menyampaikan bahwa agenda ini selaras dengan pembahasan internal mereka terkait KUA-PPAS perubahan APBD Banten 2025.
“Kami datang dari tiga AKD, Banggar menyusun KUA‑PPAS perubahan, Banmus ingin mempelajari sistem penjadwalan kegiatan dewan di Kaltim, dan Bapemperda ingin melihat mekanisme prolegda di sini,” jelas Faizal.
Faizal juga menyoroti struktur APBD Kaltim yang mencapai Rp21 triliun, dengan dana transfer pusat lebih dominan dibandingkan PAD berbeda dengan kondisi di Banten.
“Kalau kami di Banten PAD‑nya besar, tapi dana transfer tidak sebesar itu. Sementara Kaltim punya banyak sumber daya alam yang menjadi nilai tambah,” katanya.
Menurut Faizal, perbedaan tersebut memberikan pelajaran berharga dalam penyusunan anggaran responsif dan efisien di daerah masing-masing, terutama dalam optimalisasi PAD dan penyesuaian program dengan visi misi pemerintah daerah baru.
“Kita berharap bisa menyusun APBD 2025 yang responsif dan efisien. Dari Kaltim, kami ingin belajar bagaimana menggali PAD secara optimal dan menyusun anggaran dalam situasi efisiensi,” pungkasnya.
Dengan kunjungan ini, DPRD Kaltim dan DPRD Banten semakin memperkuat sinergi antardaerah dan meningkatkan praktik terbaik di bidang legislatif dan keuangan daerah.
