Samarinda, infosatu.co – Kecaman terhadap aksi manuver Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang menyetujui RUU Pilkada dan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pemilihan kepala daerah juga terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sekretaris Bidang Politik dan Jaringan DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kaltim Boni De Rosari mengatakan bahwa aksi Baleg DPR RI itu bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
Keputusan MK tersebut yakni Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang memberikan kesempatan bagi partai politik yang tidak mendapatkan kursi DPRD untuk tetap bisa mengusung calon kepala daerah.
Kedua, adalah Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas umur calon kepala daerah. Namun, Keputusan MK itu ditolak oleh Baleg DPR RI yang diambil dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU Pilkada bersama pemerintah, Rabu (21/8/2024).
Melihat hal tersebut, DPD GMNI Kaltim menolak pengesahan Revisi UU Pilkada oleh DPR RI. “Seharusnya keputusan MK ini dianggap final dan mengikat. Dan harus kita patuhi serta diikuti apa yang menjadi keputusan MK,” jelas Boni.
Lebih lanjut, ia juga mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera membuat aturan turunan hasil dari Putusan MK tersebut.
“KPU RI harus segera merevisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mengakomodir Putusan MK perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah,” tegas Boni.
Ia pun mengutuk keras pembangkangan konstitusional yang dilakukan Baleg DPR RI terhadap putusan MK. “DPD GMNI Kaltim mengutuk keras dan mengecam kepada Baleg DPR RI yang menolak keputusan MK,” ucapnya.
Ia juga mengaskan bahwa GMNI Se- Kaltim akan turun ke jalan untuk menolak pengesahan Revisi UU Pilkada oleh DPR RI.
“Sebentar lagi kami akan melakukan demonstrasi atas rusaknya demokrasi di bawah Kepemimpinan Joko Widodo. Kita menganalisa bahwa pengesahan revisi UU Pilkada hanya untuk meloloskan satu orang saja, yakni anak dari Joko Widodo, Kaesang Pangarep,” pungkasnya.
