Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono, menegaskan pentingnya langkah konkret dalam penataan dan optimalisasi aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim.
Menurutnya, saat ini terlalu banyak aset daerah yang tidak memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah (PAD), bahkan sebagian menjadi beban anggaran tahunan.
“Salah satu yang kami dorong adalah pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) khusus yang fokus pada percepatan evaluasi dan pengelolaan aset strategis milik daerah,” katanya pada Senin, 28 April 2025.
Ia menambahkan, Pokja tersebut nantinya akan bertugas menyusun rekomendasi kebijakan, menyaring potensi aset yang layak dikembangkan, dan menyusun model pengelolaan yang efisien, baik melalui BUMD maupun kemitraan yang sah sesuai ketentuan hukum.
Sapto secara khusus menyoroti kondisi Hotel Royal Suite di Balikpapan yang hingga kini dinilai tidak produktif. Pihaknya bersama anggota Komisi II lainnya menyepakati untuk merekomendasikan penutupan operasional hotel tersebut, setidaknya sampai ada kejelasan rencana revitalisasi atau pengelolaan ulang yang lebih menguntungkan daerah.
“Kalau tidak jelas kontribusinya dan hanya menyedot biaya pemeliharaan, lebih baik ditutup sementara. Ini bukan keputusan emosional, tapi langkah realistis agar keuangan daerah tidak terus dirugikan,” tegas Sapto.
Lebih jauh, ia juga menyebut bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada dua aset tersebut. Menurutnya, aset pemprov yang berada di wilayah lain seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kutai Timur juga harus menjadi perhatian.
“Masih banyak aset yang terlantar atau tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kita perlu sistem yang menyeluruh untuk memastikan semua aset memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” lanjutnya.
Sapto berharap Pokja yang dibentuk nantinya dapat bekerja lintas sektor, melibatkan BPKAD, Dinas PU, Biro Hukum, dan BUMD agar setiap keputusan didasarkan pada data yang akurat dan kajian yang komprehensif.
“Optimalisasi aset ini akan jadi prioritas DPRD. Kita ingin aset-aset daerah bisa dikelola layaknya investasi, bukan sekadar kewajiban administratif,” tutup Sapto.
