Bontang, infosatu.co – Hingga dua bulan setelah tahun ajaran baru dimulai, distribusi perlengkapan sekolah gratis bagi pelajar SD dan SMP di Kota Bontang masih belum merata.
Beberapa sekolah telah menerima semua komponen perlengkapan. Namun, banyak lainnya baru mendapatkan sebagian bantuan.
Beberapa siswa baru menerima buku tulis. Sementara, seragam dan sepatu masih dalam proses pemesanan yang baru dimulai beberapa pekan lalu. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan orang tua yang terpaksa membeli perlengkapan sendiri.
Anggota DPRD Kota Bontang Aloysius Roni, menyuarakan keprihatinannya atas lambannya proses distribusi perlengkapan sekolah gratis ini.
Legislator dari Partai Golkar ini menegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih sigap dalam menangani masalah tersebut. Terutama dengan memastikan perlengkapan tersedia sebelum tahun ajaran baru dimulai.
“Seharusnya perlengkapan ini sudah disalurkan sebelum siswa masuk sekolah, sehingga orang tua tidak terbebani. Sekarang, banyak dari mereka yang sudah terpaksa membeli perlengkapan sendiri,” ujar Roni belum lama ini.
Ia juga menyayangkan bahwa keterlambatan distribusi masih terjadi hingga bulan September. Sebab, tahun ajaran baru sudah dimulai sejak Juli.
Hal ini, menurutnya, menunjukkan lemahnya manajemen distribusi dan kurangnya pemantauan dari pihak pemerintah daerah.
Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah seharusnya diawasi dengan ketat sejak awal. Hal ini untuk memastikan semua tahapan produksi dan distribusi berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Keterlambatan seperti ini, menurutnya, hanya akan merugikan orang tua yang terlanjur membeli perlengkapan dan membuat bantuan yang diterima nantinya menjadi tidak terpakai.
“Jika pemerintah tidak bisa memastikan perlengkapan siap pada waktu yang tepat, ini akan terus menjadi masalah. Harus ada perbaikan mekanisme distribusi agar semua siswa bisa menerima perlengkapan tepat waktu,” tegasnya.
Roni mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem distribusi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Langkah ini, menurutnya, penting untuk memastikan hak para siswa terpenuhi tanpa membebani orang tua.
