Samarinda, infosatu.co – Dinas Pariwisata Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) terus bergerak memperkuat pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di tengah tantangan baru.
Dalam forum rapat, Kepala Dispar Kaltim Ririn Sari Dewi menjelaskan bahwa aktivitas para pelaku ekraf saat ini mengalami penurunan.
Salah satunya dipicu oleh kebijakan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Wakil Mendagri yang melarang penyelenggaraan kegiatan di hotel.
Larangan ini berdampak langsung terhadap rantai ekonomi, termasuk kebutuhan pokok makanan yang biasa disediakan oleh pelaku UMKM kuliner saat ada event pemerintahan.
“Karena itu, kami memberikan ruang gratis bagi komunitas untuk tetap berkegiatan,” katanya.
“Lahannya disiapkan di sekitar kantor pemerintah, tapi bukan untuk kegiatan komersial. Ini murni untuk berkiprah dan berkolaborasi,” tegas Ririn, Selasa, 17 Juni 2025 di Kantor Gubernur Provinsi Kaltim.
Kegiatan yang berlangsung hari itu, menurutnya merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas SDM administrasi bagi para pelaku ekonomi kreatif.
Mereka diberikan pelatihan agar siap bersaing dan mengembangkan usaha secara mandiri dengan dukungan administrasi yang kuat.
Lebih jauh, Ririn juga membeberkan arah strategis pengembangan destinasi wisata di Kaltim.
Salah satu fokus utama adalah wilayah Berau, yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi prioritas promosi destinasi.
“Tapi kami tidak hanya fokus di sana. Daerah penyangga juga penting untuk dikembangkan, termasuk melalui program pengembangan desa wisata,” jelasnya.
Ririn menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyelesaikan finalisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penguatan desa wisata, yang direncanakan akan rampung pada Jumat besok.
Sosialisasi akan dilakukan selama satu hingga dua minggu ke depan, dilanjutkan dengan asesmen desa-desa wisata di seluruh Kalimantan Timur.
“Kami fokus di tujuh kabupaten. Pergub ini akan memperkuat pembinaan secara kolaboratif. Konsepnya tidak bisa hanya dari pemerintah saja, tapi perlu dukungan sektor swasta dan organisasi perangkat daerah agar bisa menopang peran kabupaten/kota,” tambahnya.
Ririn juga menyoroti munculnya banyak destinasi wisata baru, baik alami maupun buatan.
Termasuk destinasi wisata buatan yang direncanakan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan menambah pilihan wisata bagi masyarakat Kaltim.
Namun demikian, ia menggarisbawahi pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan penghubung.
Kutai Barat dan Mahakam Ulu menjadi perhatian karena konektivitasnya ke wilayah IKN belum optimal.
“Kalau aksesnya sulit, orang akan enggan datang. Padahal Mahakam Ulu itu luar biasa potensinya, dan Kutai Barat terkenal sebagai kabupaten seribu air terjun,” katanya.
“Tapi akses jalan yang kurang membuat wisatawan lebih memilih tempat lain yang lebih mudah dijangkau,” ungkap Ririn.
Dispar Kaltim mendorong percepatan pembangunan jalan sebagai bagian dari penguatan infrastruktur, tidak hanya untuk mendukung pariwisata, tetapi juga distribusi kebutuhan pokok yang memberikan efek multiplikatif.
“Pariwisata itu punya daya ungkit yang besar. Karena itu kami tidak bisa jalan sendiri. UMKM, infrastruktur, dan pelatihan semua harus kolaboratif,” katanya.
“Termasuk dengan perusahaan, stakeholder, dan kementerian seperti Kemenkumham untuk perlindungan HAKI para pelaku ekonomi kreatif,” pungkasnya. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
