Samarinda, infosatu.co – Amblasnya jalan nasional di Kilometer 28 wilayah Batuah, Kutai Kartanegara, memicu perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi.
Ia meminta Dinas PUPR-PERA Kaltim segera berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) dan mengambil langkah antisipatif atas potensi lonjakan arus kendaraan di ruas jalan provinsi.
“Jalan amblas bahkan hampir putus ini mengganggu akses warga. Kita sudah minta Dinas PUPR, khususnya Bidang Bina Marga, untuk segera siapkan alternatif dan berkoordinasi dengan BBPJN,” ujarnya, Senin, 19 Mei 2025, di Gedung E DPRD Kaltim.
Reza memperkirakan arus kendaraan dari arah Balikpapan yang biasanya melewati KM 28 Batuah akan beralih ke jalur provinsi yang menghubungkan Samboja, Muara Jawa, dan Sanga-Sanga.
Jika tidak ditangani cepat, beban tambahan ini dikhawatirkan mempercepat kerusakan dan menimbulkan kemacetan.
“Kalau tidak cepat diantisipasi, ruas-ruas di Samboja sampai Sanga-Sanga akan menanggung beban lebih berat dari biasanya. Itu sebabnya kita minta ini ditangani dari sekarang,” tegasnya.
Selain Dinas PUPR, Reza juga meminta Dinas Perhubungan turun tangan.
Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap truk ODOL (Over Dimension Over Loading) yang kerap melintasi jalan provinsi dan mempercepat kerusakan infrastruktur.
“Kendaraan ODOL ini mempercepat kerusakan jalan. Saya minta Dishub aktif mengawasi truk dan kendaraan berat lainnya, jangan sampai jalan rusak lagi setelah baru diperbaiki,” katanya.
Menurutnya, tanpa pengawasan, jalan provinsi yang telah dibangun dengan anggaran besar tak akan bertahan lama.
Saat ini, beberapa titik jalan provinsi masih dalam tahap perbaikan, sehingga perlu perlindungan dari potensi beban berlebih.
“Kalau kendaraan berat dibiarkan lewat tanpa kontrol, kerusakannya bisa berulang. Kita tidak ingin perbaikan yang sudah dilakukan jadi sia-sia,” tambahnya.
Reza berharap semua pihak segera bergerak cepat agar distribusi barang dan aktivitas warga tidak terganggu.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi untuk memastikan dampak putusnya jalan nasional tidak meluas ke jalur provinsi lainnya.
