Samarinda, infosatu.co – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim) meluruskan isu yang menyebut adanya kewajiban bagi sekolah-sekolah membeli buku “Mengubah Nasib” karya Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.
Plt Kepala Disdikbud Kaltim Armin menegaskan kabar tersebut tidak benar. Ia menyatakan rekomendasi buku itu bersifat pribadi dan tidak pernah menjadi kebijakan resmi dinas.
“Tidak pernah ada instruksi untuk sekolah membeli buku itu. Saya hanya merekomendasikan karena saya sudah membacanya dan menurut saya isinya bermanfaat,” jelas Armin saat diwawancarai pada Rabu, 3 September 2025.
Menurutnya, buku tersebut berisi kisah perjuangan tokoh yang sejak kecil mandiri, berusaha dari nol, hingga mampu membangun usaha sendiri.
Nilai-nilai kemandirian inilah yang membuat Armin tertarik untuk membagikannya sebagai bacaan motivasi.
“Cerita di dalamnya menggambarkan bagaimana sejak muda sudah berjuang keras. Bahkan ketika kuliah, sudah membuka usaha dan membantu adiknya. Itu menurut saya inspiratif,” paparnya.
Armin mengaku hanya menyampaikan rekomendasi itu kepada beberapa kepala sekolah yang kebetulan berkunjung ke ruang kerjanya.
Ia menegaskan, hal tersebut murni inisiatif pribadi, bukan kebijakan lembaga, apalagi terkait kurikulum.
“Kalau ada yang mengaitkan dengan kurikulum, itu tidak benar. Sama sekali tidak ada hubungan. Ini murni bacaan motivasi, bukan instruksi resmi,” tegasnya.
Ia juga membantah tudingan adanya pungutan atau kewajiban pengadaan buku.
Menurutnya, semua rekomendasi bersifat sukarela.
“Tidak ada paksaan, saya hanya bilang buku ini bagus. Silakan kalau mau dijadikan referensi bacaan,” tambahnya.
Lebih jauh, Armin mengungkapkan sejumlah kepala sekolah justru menyambut positif rekomendasi tersebut.
Ia berharap klarifikasi ini dapat meluruskan isu yang beredar dan tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman.
“Semoga dengan viralnya isu ini justru semakin banyak orang penasaran untuk membaca. Saya sendiri merasa isi buku itu layak dijadikan teladan,” tuturnya.
Disdikbud Kaltim menegaskan fokus utamanya tetap pada program-program pendidikan sesuai kebijakan resmi pemerintah, tanpa adanya kepentingan politik maupun komersial.
