Bontang, infosatu.co – Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang mengajukan permohonan penggunaan Pelabuhan Loktuan untuk pembongkaran batu bara.
Namun, Komisi lll DPRD Bontang yang membidangi hal itu tidak memberikan izin. Lantaran menurut Ketua Komisi lll DPRD Bontang Amir Tosina pembongkaran batu bara dapat memberikan dampak bagi lingkungan.
“Kami tidak bisa memberikan izin yang diajukan Dishub,” ucapnya dalam rapat kerja bersama Dishub Bontang di Ruang Rapat Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (23/2/2021).
Amir Tosina menyatakan berencana memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang serta asosiasi yang mewakili warga Loktuan terkait dampak lingkungan dari aktivitas pembongkaran batu bara.
“Kami akan memanggil pihak DLH, agar tahu bagaimana kajiannya, dampak apa saja yang ditimbulkan nanti dari aktivitas ini,” tuturnya.
Sementara itu, Kasi Angkutan Umum Dishub Bontang Welly Sakius menyatakan wacana pemanfaatan Pelabuhan Loktuan guna pembongkaran batu bara dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Jadi pelabuhan umum dapat digunakan semua jenis barang. Tapi harus memenuhi syarat-syarat yang ada,” ungkapnya.
Ia memaparkan, untuk angkutan batu baru di jalan sekiranya hanya 8 ton. Nantinya setiap aktivitas mobilitas batu bara sebelumnya akan ditimbang oleh pihaknya.
Tak hanya itu, jam operasi juga wajib dilakukan di malam hari. Jika ada yang ditemukan melanggar, maka akan ditindak tegas.
“Jika mengacu pada aturan yang ada. Mobil dengan enam roda ke atas dilarang melintas di jalan Bontang dan hanya boleh beroperasi dari pukul 21.00 Wita hingga 06.00 Wita,” terangnya. (editor: irfan)
