Bontang, infosatu.co – Anggota Komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Nursalam menyayangkan ketidakhadiran beberapa kepala dinas (Kadis) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam rapat paripurna terkait persoalan anggaran.
Menurutnya, Kepala OPD, sangat diperlukan untuk hadir dalam setiap rapat paripurna yang diagendakan DPRD Bontang, terlebih yang dibahas persoalan struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Malam ini saya catat hanya ada 6 Kadis yang hadir,” ungkapnya di Auditorium Tiga Dimensi, Selasa (9/8/2022) malam.
Politikus Golkar itu, meminta agar Wali Kota Bontang, Basri Rase untuk mengingatkan setiap Kepala OPD hadir dalam rapat terkait soal anggaran.
“Jadi sangat lucu kalau ada tamu dari luar jauh lebih tau dibandingkan dengan kadisnya. Kalau ditanya struktur APBD Bontang mereka tidak tahu, maka wajar saja jika kemudian serapan anggaran mereka per 30 Juli 2022 tidak mencapai standar,” jelasnya.
Salam sapaan akrabnya pun membeberkan kadis yang hadir dalam rapat paripurna ke-13 masa sidang lll DPRD Bontang tahun 2022 dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan antara Wali Kota Bontang dan DPRD Kota Bontang atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS tahun Anggaran 2022, yakni Kadis PU, Kadinkes, Kepala BPKAD, Kadis Dinsos-PM, Kadis Damkar, Kadis Perpustakaan, dan satu lurah.
‘Sementara camat kita ada 3. Ini penting karena rapat seperti ini Kepala OPD harus hadir karena akan sangat sulit menerjemahkan seperti apa keinginan kepala daerah untuk membelanjakan anggaran dalam program yang sudah masuk dalam batang tubuh APBD Bontang,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan ketidakhadiran beberapa Kadis OPD Pemkot Bontang lantaran sedang melakukan perjalanan dinas. Sehingga absen dalam rapat paripurna.
“Terkait rapat paripurna ini selain mendadak juga sebagian kadis menghadiri kegiatan di kementerian, sebagian perjalanan dinas, dan ada yang sakit. Akan tetapi ada yang mewakili seperti sekretaris,” terangnya.
Akan tetapi, ia berharap dan mengingatkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) agar Kepala OPD hadir setiap rapat yang dijadwalkan.
“Ke depannya kami harapkan setiap OPD harus hadir,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan ketidakhadiran sebagian Kepala OPD tersebut merupakan hal yang sangat dimaklumi. Namun kata Faiz sapaan akrabnya itu mengatakan harus ada yang mewakili Kepala OPD tersebut.
“Karena memang penjelasan dari pak wali ada yang kegiatan Apeksi. Saya pikir suatu hal yang bisa dimaklumi.Terpenting ada perwakilan yang hadir. Saya pikir sinergi DPRD dengan Pemerintah Kota Bontang sangatlah sinergi,” pungkasnya.
