Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Kota Samarinda mulai memproses penambahan anggota Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Milik Daerah (Perumda) Varia Niaga.
Hal ini menyusul kebutuhan minimal dua orang dalam struktur pengawasan. Saat ini, Dewas baru terisi satu orang, sementara unsur pemerintah daerah belum ada.
Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda Samarinda, Marnabas Patiroy, menegaskan bahwa ketimpangan itu menjadi perhatian serius karena tidak sebanding dengan jumlah direksi yang sudah dua orang.
Ia menyebut, penambahan Dewas dari unsur pemerintah kini sedang dipersiapkan melalui proses seleksi terbuka.
“Dewas ini kan baru satu. Sementara direksinya kan dua, harusnya Dewas-nya juga minimal dua. Karena dari unsur pemerintah belum ada, maka kita tadi rapatkan, kita akan buka nanti untuk seleksi anggota Dewas dari unsur pemerintah,” ujarnya, Rabu, 8 April 2026.
Ia menambahkan, setelah jumlah Dewas terpenuhi, akan ditentukan struktur kepemimpinan, termasuk posisi ketua. Menurutnya, keberadaan ketua menjadi hal mutlak dalam organisasi pengawasan.
Marnabas menegaskan, seleksi tidak dilakukan sembarangan. Calon Dewas akan dinilai berdasarkan pengalaman serta latar belakang yang relevan, terutama di sektor perdagangan.
“Tentu ada kriterianya. Ada pengalaman, ada basic di perdagangan, semua akan kita nilai,” katanya.
Di sisi lain, Marnabas menilai kinerja Varia Niaga justru menunjukkan tren positif. Ia menyoroti kontribusi perusahaan daerah ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perannya dalam sektor pangan.
“Jika kita lihat perkembangannya bagus. Bayangkan di Indonesia itu dia termasuk nomor dua PAD-nya, kemudian perkembangan usahanya luar biasa, terutama di pangan. Karena dia kan bantu kita di pengendalian inflasi ini,” jelasnya.
Menurutnya, peran Varia Niaga tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial, khususnya dalam menjaga stabilitas harga di pasar.
“Tugasnya kan ada dua. Pertama, mencari keuntungan untuk menopang operasional perusahaan. Kedua, menjalankan fungsi sosial. Misalnya, saat terjadi kenaikan harga, mereka harus turun,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa langkah intervensi seperti operasi pasar tidak bisa dilakukan terus-menerus karena berpotensi menimbulkan deflasi.
“Kita nggak bisa juga terlalu sering mengadakan operasi pasar karena itu terjadi deflasi nanti. Tapi kalau ada kecenderungan kenaikan harga, di situ kita rapat dan ambil langkah,” ucapnya.
Saat ini, Samarinda memiliki empat titik Toko Inflasi yang menjadi instrumen pengendalian harga. Komoditas yang dijual disesuaikan dengan kondisi pasar, mulai dari beras, minyak hingga ikan ketika terjadi lonjakan harga.
Ia menegaskan, pemerintah harus berada di posisi tengah agar tidak merusak mekanisme pasar sekaligus tetap melindungi daya beli masyarakat.
“Kalau kita tidak imbangi dengan Toko Inflasi dan pasar murah, itu hukum ekonomi berlaku, pasti dia cari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi pemerintah ini harus bergerak untuk bagaimana caranya supaya balance,” tegasnya.
Sementara itu, proses seleksi Dewas masih dalam tahap awal dan belum dibuka. Pemkot menilai perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu agar calon pendaftar memahami tugas dan tanggung jawab yang akan diemban.
