Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,5 miliar untuk membantu masyarakat miskin terdampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM. Sehingga langkah positif yang diambil yakni dengan memberikan bantuan langsung tunai ( BLT) kepada masyarakat kecil.
Hal itu pun mendapatkan apresiasi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Sugiyono. Ia mengatakan, Wali Kota Samarinda dengan cepat dan tegas ambil sikap untuk mengendalikan Inflasi daerah yang tinggi diakibatkan dari BBM naik.
“Respons cepat Wali Kota Samarinda Andi Harun menyalurkan dua skema bantuan bagi masyarakat terdampak, lewat anggaran senilai Rp 16,5 miliar kita apresiasi,” ungkapnya Jumat,(30/9/2022).
Sugiyono menilai, jika Pemkot Samarinda mampu mengendalikan kenaikan angka inflasi, dipastikan mendapatkan ganjaran Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp 10 miliar dari Pemerintah Pusat.
Kata dia, hal itu tertuang dalam aturan Menteri Keuangan (PMK) 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi di Daerah.
“Apalagi dari pusat ada menjanjikan bonus Rp10 miliar dalam bentuk DID tentu kita dukung penuh,” terangnya.
Menurutnya, dengan apa yang dilakukan Pemkot Samarinda, maka untuk mencapai tujuan tersebut tentu selayaknya mendapat dukungan dan Samarinda masih dalam kondisi aman dari inflasi daerah.
“Saya lihat belum ada harga barang yang bergejolak, kecuali telur. Semuanya normal,” pungkasnya.
