Samarinda, infosatu.co – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Samarinda kembali menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Komisi II DPRD Kota Samarinda, menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih modern, berbasis data dan transparansi sebagai langkah konkret dalam mendorong kontribusi BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan pengendalian inflasi.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi menegaskan era pengawasan normatif sudah seharusnya ditinggalkan. Ia menekankan perlunya evaluasi berbasis laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar opini.
“Kami ingin pengawasan dilakukan secara profesional dan objektif, bukan berdasarkan dugaan semata. Laporan dan data adalah pijakan utama agar arah kebijakan bisa lebih presisi,” tegas Iswandi.
Dalam konteks itu, ia menilai laporan keuangan BUMD yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib dijadikan acuan evaluasi. Dokumen tersebut penting tidak hanya untuk mengukur kinerja, tetapi juga sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan dan perencanaan strategis ke depan.
Iswandi juga menyinggung soal tanggung jawab DPRD untuk memastikan arah operasional BUMD selalu berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi Samarinda.
“Kami di DPRD harus sejalan dengan semangat profesionalisme, terlebih dengan wali kota yang berlatar belakang profesional. Pengawasan kami pun harus naik kelas,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong terjalinnya komunikasi efektif antara DPRD dan jajaran eksekutif, khususnya dengan Bagian Ekonomi Pemkot Samarinda. Menurutnya, sinergi sejak awal menjadi kunci agar tidak muncul konflik kepentingan di tengah jalan.
“Koordinasi yang baik akan mencegah saling tuding saat masalah muncul. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” sambung Iswandi.
Dengan pendekatan ini, DPRD berharap agar BUMD di Samarinda dapat dikelola secara lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi kota.
