Bontang, infosatu.co – Komisi lll DPRD Bontang mendesak pemerintah untuk membangun sarana prasana dan gedung pengujian kendaraan bermotor (Uji KIR) lantaran hal itu berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi lll DPRD Bontang Amir Tosina saat ditemui infosatu.co usai rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Pemkot Bontang, dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (13/4/2021).
Tak hanya itu, politikus Gerindra itu juga menyatakan bahwa wacana pengadaan gedung uji KIR telah lama diprogreskan, namun hingga saat ini tidak ada realisasi dari pemerintah.
“Ini tidak boleh dilirik sebelah mata. Gedung uji KIR ini sangat penting sekali,” ucapnya.
Sebab menurutnya 6.600 jiwa per tahun melakukan uji KIR di Samarinda dikalikan dengan Rp 80 ribu setiap pengurusan uji KIR tentu dapat meningkatkan PAD.
“Tapi itu menjadi PAD yang dibuang keluar. Sehingga Komisi lll DPRD Bontang tekankan untuk pembangunan gedung uji KIR harus ada di Bontang,” tegasnya.
Ia menambahkan, bahwa pengadaan gedung uji KIR tersebut menjadi proritas, namun dari penyampaian Bapelitbang Bontang prioritas pemerintah 10 persen untuk penanganan banjir, namun dengan adanya gedung uji KIR dapat mengdongkrak PAD Bontang.
“Sehingga ada langkah dari Bapelitbang yakni memanfaatkan cara tiga tahun pembayaran,” terangnya.
Lebih jauh, terkait keterbatasan anggaran pengadaan sarana dan prasarana gedung uji KIR, pihak Komisi lll DPRD Bontang akan berencana melakukan koordinasi dengan pusat.
“Rencana minggu pertama Bulan Mei, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar ada bantuan ke daerah untuk pengadaan gedung uji KIR segera terealisasikan,” pungkasnya. (editor: irfan)
